Kisruh di Pati, Istana Minta Semua Pihak Tahan Diri

MENTERI Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta masyarakat Pati dan aparat keamanan untuk menahan diri dalam menyikapi kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Pati Sudewo. Pemerintah pusat, kata dia, juga menghormati segala proses yang ditempuh oleh pihak-pihak terkait selama sesuai dengan aturan yang berlaku. 

"Hari ini kita juga memonitor bahwa ada kegiatan unjuk rasa bupati berkaitan dengan permasalahan kebijakan yang diambil oleh Bupati Pati. Tentu kami pemerintah pusat menaruh perhatian, memohon kepada semua pihak menahan diri," ujarnya kepada pewarta, Rabu (13/8). 

Prasetyo menuturkan, pihaknya telah dan terus berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Tengah  Ahmad Luthfi perihal dinamika yang terjadi di Kabupaten Pati. Itu dilakukan untuk mencari jalan keluar yang dinilai paling baik pada persoalan tersebut. 

Baca juga : Presiden Prabowo Kecewa atas Sikap Bupati Pati, Mensesneg Harapkan Penyelesaian Segera

"Kami memonitor DPRD Kabupaten Pati juga menggunakan haknya, itu semua proses kita hormati dan pemerintah pusat akan terus memonitor dan berkoordinasi dengan semua pihak," tuturnya. 

Menyoal adanya korban jiwa dalam unjuk rasa di Kabupaten Pati, Prasetyo mengaku belum mendapatkan informasi resmi terkait hal itu. Dia akan memastikan kebenaran informasi tersebut terlebih dahulu sebelum memberikan pernyataan atau mengambil sikap. 

Lebih lanjut, dia juga memastikan kebijakan kenaikan tarif PBB yang dilakukan oleh Bupati Pati beberapa waktu lalu bukan ranah pemerintah pusat. Pasalnya, kebijakan tersebut bergantung pada pemerintah daerah masing-masing.

Baca juga : Demo Pati Ricuh, 11 Terduga Provokator Ditangkap di Depan Kantor Bupati

Konsultasi yang dilakukan dengan Kementerian Dalam Negeri pun, kata Prasetyo, baru dilakukan setelah ramai penolakan kenaikan tarif PBB tersebut. "Koordinasinya setelah kebijakan itu dirasa menimbulkan masalah, di situ lah kita berkoordinasi dengan intens," jelasnya.

Prasetyo juga menekankan agar pejabat publik dapat menjaga sikap. Sebab, kemarahan masyarakat Pati besar kemungkinan juga dipicu oleh perilaku Bupati Pati yang dinilai arogan dengan menantang masyarakat yang menolak kenaikan tarif PBB. 

Para pejabat publik di semua level diminta untuk bisa berhati-hati dalam berucap. "Kami selaku pemerintah pusat berulang kami mengimbau bahwa sebagai pejabat publik di level apa pun, pusat, provinsi, di daerah kita harus menyadari bahwa kita perlu berhati-hati di dalam menyampaikan segala sesuatu, apalagi di dalam kebijakan yang akan berdampak kepada masyarakat. Itu terus menerus kita imbau," jelas Prasetyo. (Mir/I-1)