Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Pemerintah tengah memfinalisasi daftar penerima tanda kehormatan yang akan diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto, pada rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua Panitia HUT ke-80 RI, Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa sebanyak 22 nama telah diajukan untuk menerima penghargaan tersebut.
“Nama-nama usulan sedang difinalisasi dan akan segera diputuskan oleh Presiden,” kata Prasetyo di Jakarta, Selasa (5/8), dalam rekaman wawancara yang diterima keesokan harinya.
Ia menjelaskan bahwa para calon penerima berasal dari berbagai latar belakang, di antaranya budayawan, politikus, aktivis lingkungan, jurnalis, serta tokoh masyarakat yang aktif di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Pemberian tanda kehormatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 13 Agustus 2025 di Istana Kepresidenan RI, Jakarta. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan kemerdekaan yang rutin digelar setiap tahun.
Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, dalam kesempatan terpisah menjelaskan bahwa proses seleksi nama-nama tersebut dilakukan oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden. Dewan ini saat ini diketuai oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon, sesuai Keputusan Presiden Nomor 3/TK/2025.
Peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI sendiri dimulai sejak 1 Agustus 2025 dan akan berlangsung hingga 24 Agustus 2025. Acara pembuka digelar di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta, dalam bentuk Doa Kebangsaan.
Kemudian pada 13 Agustus, selain penganugerahan tanda kehormatan, juga akan dilangsungkan pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) di Istana Kepresidenan.
Agenda besar lainnya mencakup Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo pada 15 Agustus di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI. Masih di hari yang sama, Presiden juga akan menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan APBN Tahun Anggaran 2026 di DPR.
Pada malam 16 Agustus, digelar Ziarah Nasional dan Renungan Suci di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta.
Puncak peringatan HUT ke-80 RI akan berlangsung pada 17 Agustus 2025 di Istana Merdeka. Presiden Prabowo dijadwalkan memimpin upacara detik-detik proklamasi untuk pertama kalinya sebagai kepala negara. Setelah upacara, masyarakat diundang mengikuti Pesta Rakyat di halaman Istana dengan sajian makanan dan minuman yang disiapkan oleh warga.
Pesta serupa juga akan digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas) untuk masyarakat umum. Malam harinya, Karnaval Kemerdekaan akan digelar dengan rute dari Monas menuju Simpang Semanggi, menampilkan parade mobil hias dari kementerian, lembaga, TNI, dan Polri.
Sebagai penutup rangkaian acara, ajang lari Merdeka Run 8.0 akan diadakan pada 24 Agustus 2025. (Ant/E-3)
Menurut Prabowo, pemerataan fasilitas kesehatan krusial agar masyarakat, termasuk yang tinggal di daerah terpencil, mendapat layanan medis terbaik.
MENTERI Agama Nasaruddin Umar, menegaskan komitmen penuh Kementerian Agama dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
MENTERI Hukum Supartman Andi Agtas menyebut Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan setuju terhadap pengesahan RUU Haji dan Umrah menjadi UU.
Suasana haru menyelimuti Istana Negara ketika Teungku Nyak Sandang hadir dengan kursi roda.
Dua tokoh nasional dengan dedikasi luar biasa dianugerahi Tanda Kehormatan Republik Indonesia oleh Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu komoditas yang akan difokuskan oleh badan tersebut, kata Bahlil, ialah tanah jarang. Komoditas tersebut saat ini diketahui memiliki harga yang cukup tinggi di pasar global.
Presiden Prabowo anugerahkan Bintang Mahaputera Utama kepada ratusan tokoh, termasuk Teddy Indra Wijaya, Prasetyo Hadi, hingga AHY.
Pras juga memastikan Presiden Prabowo belum menerbitkan surat pemberhentian Noel. Presiden, kata Pras, masih menunggu keputusan resmi dari KPK.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menuturkan fasilitas rumah anggota DPR kini berada di bawah pengelolaan Kementerian Keuangan.
Pergantian Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel tidak akan dilakukan terburu-buru. Istana masih menunggu perkembangan proses hukum di KPK soal OTT Wamenaker
Menurutnya, baik Immanuel dan menaker mampu menyelesaikan banyaknya permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi dalam 10 bulan terakhir.
Prasetyo menambahkan hal itu dilakukan lantaran terdapat mekanisme penggantian yang harus dilakukan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved