Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Prabowo Subianto menyatakan keprihatinannya atas sikap Bupati Pati, Sudewo, dalam interaksinya dengan masyarakat. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (13/8).
Prasetyo menuturkan bahwa Presiden Prabowo merasa sangat menyayangkan sikap yang ditunjukkan oleh Bupati Pati tersebut. "Tentunya beliau (Presiden) merasa menyayangkan hal tersebut," ujar Prasetyo singkat.
Mensesneg Prasetyo juga berharap masalah yang melibatkan kader Partai Gerindra ini bisa segera diselesaikan dengan baik, sehingga tidak memberikan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat di Kabupaten Pati. "Kami harap masalah ini segera menemukan titik terang agar tidak mengganggu kehidupan masyarakat Pati, apalagi menjelang peringatan HUT Kemerdekaan," lanjutnya.
Sementara itu, ribuan warga dari 21 kecamatan di Kabupaten Pati menggelar aksi unjuk rasa di depan Pendopo Kabupaten, Pati, Jawa Tengah, pada Rabu yang sama. Mereka menuntut agar Bupati Sudewo mundur dari jabatannya karena dinilai tidak lagi berpihak pada kepentingan rakyat.
Koordinator aksi, Kristoni Duha, mengungkapkan bahwa unjuk rasa ini merupakan puncak dari kekecewaan warga terhadap kepemimpinan Bupati Sudewo.
"Bupati Sudewo telah melakukan banyak tindakan yang mengecewakan masyarakat Pati. Ia tidak mendengarkan aspirasi rakyat, dan secara hukum tindakannya dianggap melanggar sumpah jabatan," ujar Kristoni.
Demo ini menggambarkan ketidakpuasan mendalam dari warga Pati yang menuntut perubahan dalam kepemimpinan daerah mereka. Apakah tuntutan mereka akan dipenuhi, ataukah permasalahan ini akan terus berlanjut, masih menjadi pertanyaan besar. (Z-10)
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pati Sudewo, bukanlah hal yang mengejutkan.
Kasus ini bermula ketika KPK melakukan OTT ketiga di tahun 2026 di Kabupaten Pati pada 19 Januari lalu yang menangkap Sudewo.
KPK mengungkapkan alasan pemeriksaan Sudewo dilakukan di Kudus, Jawa Tengah, bukan di Pati. Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan aspek keamanan.
KPK menyatakan masih mendalami kemungkinan adanya praktik jual beli jabatan yang diduga melibatkan Sudewo, tidak hanya terbatas pada pengisian jabatan perangkat desa.
Aparatur desa yang mendapatkan jabatan melalui skema pemerasan cenderung akan terjebak dalam pola pikir balik modal.
Praktik lancung Bupati Pati Sudewo bermula saat Pemerintah Kabupaten Pati mengumumkan rencana perekrutan perangkat desa untuk Maret 2026.
PASCAPENETAPAN status tersangka terhadap Bupati Pati Sudewo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen langsung kunjungi Pati.
Hak menentukan hasil akhir ini sering kali disalahgunakan untuk mengakomodasi kepentingan politik atau materiil.
Mahalnya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah menjadi salah satu faktor utama maraknya korupsi di tingkat daerah. Kondisi itu lantas menciptakan kompensasi politik yang tidak sehat.
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pati Sudewo, bukanlah hal yang mengejutkan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memeriksa Ahmad Husein, salah satu tokoh pengunjuk rasa di Kabupaten Pati.
KPK mengungkapkan alasan pemeriksaan Sudewo dilakukan di Kudus, Jawa Tengah, bukan di Pati. Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan aspek keamanan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved