Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
HARI ini, Rabu (13/8) sekitar pukul 11.00 WIB, aksi demontrasi besar-besaran diikuti puluhan ribu orang direncanakan berlangsung di Kabupaten Pati, Jawa Tengah (Jateng). Salah satu tuntutannya ialah ingin Bupati Pati Sudewo mundur.
Pemantauan Media Indonesia, Rabu (13/8), sejak dini hari suasana Kabupaten Pati, sejumlah kendaraan truk dan kelompok warga berencana menggelar aksi demontrasi tiba di Alun-alun Simpang Lima Pati sudah terlihat berkerumun di titik-titik kumpul di sejumlah kecamatan.
Di sejumlah ruas jalan, ratusan petugas kepolisian terlihat melakukan penjagaan terutama di persimpangan jalan untuk mengatur lalu lintas.
"Kita mulai lakukan pengaturan lalu lintas sejak pagi untuk kelancaran lalulintas jelang demontrasi yang berpusat di Alun-alun Simpang Lima Pati dan Pendopo Kabupaten Pati," kata Kepala Satuan Lalu lintas Polresta Pati Komisaris Riki Fahmi Mubarok, Rabu (13/8).
Demonstrasi menuntut masalah kenaikan PBB-P2 dan pengembalian sistem pendidikan dari 5 hari sekolah menjadi 6 hari sekolah telah bergeser dengan pelengseran Bupati Sudewo.
"Semua tuntutan sudah saya penuhi, kebaikan PBB-P2 saya batalkan, sistem pendidikan juga sudah saya kembalikan seperti semula, saya juga telah meminta maaf kepada seluruh warga akibat kebijakan yang dipandang kurang tepat, bahkan dicaci maki saya diam," kata Bupati Pati Sudewo.
Menurut Sudewo muncul dugaan aksi demonstrasi tidak dilakukan secara murni karena semua tuntutan warga sudah dipenuhi.
“Tapi, kan, kenyataannya dia masih keras seperti itu, jadi saya simpulkan ini tidak murni, ada yang menunggangi, berarti ini kepentingan politik,” ujarnya.
Perwakilam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono (Botok) mengatakan aksi demontrasi diikuti sekitar 100 ribu orang tersebut tetap akan digelar dengan agenda tuntutan pelengseran Bupati Sudewo. Ia membantah bahwa aksi demo tersebut ditunggangi oleh kepentingan politik.
"Saya dan jumlah aktivis tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu adalah pendukung Sudewo pada Pilkada lalu, namun dalam perjalanan pemerintahan ternyata sangat arogan dan sewenang-wenang serta kebijakan yang menyengsarakan rakyat, jadi tidak benar juga aksi demontrasi ini ada yang menunggangi," ujar Supriyono.
Adanya isu ditunggangi kepentingan politik ini, menurut Supriyono, juga memunculkan dugaan ada yang sengaja mengadu domba warga Pati dengan membuat narasi tersebut. (H-4)
UNTUK memastikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati tidak lumpuh, maka Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menggelar rapat terbatas dengan Forkopimda Jateng di kantornya, Kamis (14/8)
Ada korban dari polisi dan masyarakat dalam aksi unjuk rasa di Pati. Ada 38 orang yang saat ini sedang diobati di Rumah Sakit Soewondo. Sebagian besar sudah pulang dari rumah sakit.
Polemik soal kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250% sebenarnya telah dimenangkan oleh warga.
KPK mengungkapkan, dugaan pemerasan ini berkaitan dengan rencana pengisian 600 lebih formasi perangkat desa yang tersebar di 21 kecamatan.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan pemeriksaan belasan saksi, terkait kasus pemerasan dalam pengisian perangkat desa yang menjerat Bupati Pati Sudewo.
KPK kembali menggeledah lokasi di Kabupaten Pati dan mengangkut tujuh koper dari sebuah koperasi yang diduga terkait kasus Bupati Pati nonaktif Sudewo.
PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan intensif di Kantor dan Rumah Dinas Bupati Pati, Jawa Tengah, pada Kamis (22/1).
Bupati Sudewo menjadi salah satu tersangka bersama tiga orang lainnya dalam kasus dugaan pemerasan untuk pengisian jabatan perangkat desa di Pati, Selasa (20/1).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Pati dengan menggeledah kantor dan rumah dinas Bupati Pati, Kamis (22/1) siang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved