Berita Terbaru Komisi Ii Dpr Ri Hari Ini

DPR Siapkan Dua Skenario Pembahasan Revisi Omnibus Law Politik

Saat ini anggota DPR RI masih menjalani masa reses. Setelah reses berakhir, Rifqi memastikan pihaknya bakal melakukan rapat dengan pimpinan DPR RI.

Komisi II: Pilkada oleh DPRD bukan untuk Bajak Hak Politik Rakyat

Apapun sistem pemerintahannya, secara prinsip patut diapresiasi semangat presiden yang menghendaki pemilu Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan ekonomis.

Perlu Formula Aturan yang Tepat jika Kepala Daerah Dipilih DPRD

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 22/1999 tentang Pemerintah Daerah, pemilihan sempat dilakukan melalui DPRD.

Komisi II DPR Pertimbangkan Jeda Waktu Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada untuk Tekan Angka Golput

Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf mengatakan  akan mempertimbangkan jeda waktu pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) dalam revisi UU Pemilu

PSU 22 Provinsi, DPR Minta KPU Tingkatkan Partisipasi Pemilih

Komisi II DPR RI akan mengundang KPU dan penyelenggara pemilu lainnya untuk bersama-sama membahas pelaksanaan Pilkada 2024.

DPR Kaji Rendahnya Partisipasi Pemilih dengan Keserentakan Pilkada

DPR mencermati faktor rentang waktu penyelenggaraan pilkada dengan pilpres dan pileg yang dilaksanakan dalam kurun waktu berdekatan di tahun 2024 dengan tingkat partisipasi pemilih.

Jangan Terpaku Quick Count, Tunggu Hasil Resmi KPU

SEJUMLAH lembaga survei merilis hasil quick count atau hitung cepat pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Bawaslu Diminta Tindak Tegas Pelaku Serangan Fajar

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta menindak tegas pelaku money politic atau politik uang yang bisa merusak pesta demokrasi lima tahunan itu

DPR Respons Soal Usulan KPU-Bawaslu Jadi Ad Hoc

WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin merespons usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar menjadi badan ad hoc atau tidak lagi permanen.

Usulan Status KPU dan Bawaslu Ad hoc Melanggar Konstitusi

Segala perubahan terkait KPU dan Bawaslu harus berdasarkan pada Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komisi II DPR Wacanakan Bentuk UU Politik dengan Metode Omnibus Law

KETUA Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa pihaknya berencana membentuk Undang-Undang (UU) Politik dengan menggunakan metode Omnibus Law.

Komisi II DPR Tegaskan Sirekap Mobile Hanya Alat Bantu

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menilai Sirekap Mobile merupakan bagian dari ikhtihar 

160 UU Pecahkan Rekor MURI

Komisi II DPR membuat Undang-Undang (UU) terbanyak sepanjang sejarah dalam satu periode masa tugas 2019-2024 dengan jumlah total 160 UU.

Hubungan Tiongkok-ASEAN, antara Kemitraan Strategis dan Tantangan Global

Mengembalikan Integritas Perguruan Tinggi

Jurus "Bodoh" agar Tidak Terjerat Kasus Hukum dalam Jabatan Publik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia