DPR Sebut Status Empat Pulau Eks Aceh Penting, Ini Alasannya

KETUA Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, mengatakan kepastian soal status empat pulau eks wilayah Provinsi Aceh yang saat ini masuk administrasi Provinsi Sumatra Utara menjadi penting. Pasalnya, hal itu terkait dengan rencana pembangunan daerah.

"Itu terkait dengan bagaimana perencanaan pembangunan daerah, bagaimana penggunaan APBD di kabupaten dan provinsi, termasuk bagaimana 'status kependudukan' penduduk-penduduk di empat pulau tersebut," katanya saat dikonfirmasi, Jumat (13/6).

Rifqi mengatakan, sejauh ini pihaknya sudah berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengambil sejumlah langkah strategis terkait polemik empat pulau eks Aceh yang kini sudah masuk wilayah administrasi Sumatera Utara. 

Baca juga : Komisi II Sebut Menteri Tito Segera Rapat Bahas 4 Pulau yang Masuk Wilayah Sumut

Tito disebutnya akan segera memanggil Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi yang terdiri dari 10 kementerian/lembaga negara.

Pada 2008-2009, Tim Rupabumi melakukan proses verifikasi terhadap pulau-pulau yang ada di Aceh dan Sumatra Utara. Menurut Rifqi, langkah Mendagri memanggil Tim Rupabumi ditujukan untuk menelusuri sejauh mana objektifitas kesimpulan hasil kajian tim saat itu.

"Itu langkah-langkah yang akan kami lakukan dalam beberapa hari ke depan, kami akan terus melakukan fungsi pengawasan yang kuat dan efektif kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai mitra kerja kami sekaligus berkomitmen untuk ikut serta menyelesaikan persoalan ini dengan cara yang solutif dan komprehensif," terangnya. (Tri/P-2)