DPR Sebut Status Empat Pulau Eks Aceh Penting, Ini Alasannya

Korupsi Kepala Daerah Berulang, Komisi II DPR Soroti Celah Jual Beli Jabatan

Transparansi di level daerah harus ditingkatkan secara radikal melalui pembagian kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah.

Komisi II DPR Umumkan 18 Calon Anggota Ombudsman, Publik Diminta Beri Masukan

Berdasarkan mandat UU Nomor 37 Tahun 2008, Komisi II nantinya akan menyaring 18 nama tersebut menjadi 9 nama terpilih.

Komisi II DPR Segera Bahas Revisi UU Pemilu, Jamin Partisipasi Bermakna

KOMISI II DPR RI memulai tahapan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Januari 2026 yang dibagi dalam dua termin utama.

Komisi II DPR Targetkan Revisi UU Pemilu Rampung Akhir 2026

Tahapan awal pembahasan akan menitikberatkan pada penyerapan aspirasi publik secara luas.

DPR Ingatkan Dukcapil untuk Permudah Urusan Dokumen Kependudukan Warga Terdampak Bencana

ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.

Komisi II Akui Ongkos Politik Tinggi Biang Korupsi Kepala Daerah, Bakal Dibahas di RUU Pemilu

Dede mengatakan persoalan biaya politik yang tinggi itu merupakan tantangan serius yang perlu segera diantisipasi melalui revisi UU Pemilu dan Pilkada.

Wacana Polri di Bawah Kementerian Menarik Banyak Perhatian Masyarakat

Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.

Rentetan OTT Kepala Daerah, DPR Desak Kemendagri Perketat Pengawasan

Para pemimpin daerah harus konsisten memegang amanah rakyat dan tidak mencoba mencari celah korupsi yang hanya akan mencederai kepercayaan publik.

Kemendagri Evaluasi SE Gubernur Jabar Soal Angkutan AMDK, Bisa Dibatalkan Jika Tabrak Aturan Pusat

Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.

Paradigma Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Manusia Jadi Kunci Indonesia Emas

Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu.

Dirjen Bina Adwil Kemendagri Pimpin Tim Satgas Percepatan Rehabilitasi-Rekonstruksi di Aceh

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra.

Ratusan Triliun Habis tapi Papua tak Maju, Ini Biang Keroknya

Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.

Mengharap Asa dalam Transformasi BRIN

Disinformasi dan Hak Asasi Manusia

Pentingnya Komisi Perlindungan Guru

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia