Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
KEMENTERIAN Dalam Negeri masih menunggu laporan lengkap dari tim survei terkait sengketa tapal batas Kampung Sidrap antara Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang.
"Saya belum mendapat laporan dari tim, karena tim masih mengecek di lapangan," kata Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal saat dihubungi, Selasa (12/8).
Tim dari Kemendagri, lanjutnya, melakukan pengecekan dan survei ke lapangan sebagai upaya penyelesaian sengketa. Menurutnya itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Upaya survei ini adalah upaya penyelesaian, sebagaimana putusan MK. Bahwa setelah beberapa bulan fasilitasi maka dilaporkan ke MK," tutur Safrizal.
Diketahui terjadi sengketa di tapal batas Kampung Sidrap antara Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang. Upaya mediasi juga telah dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Timur namun menemui jalan buntu. (Mir/P-3)
UU Pempda mengamanatkan pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat bisa mendampingi apabila kabupaten/kota di bawahnya mengalami permasalahan.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengangkat Teguh Setyabudi sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Food Station Tjipinang Jaya.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
BSKDN Kemendagri Noudy R.P. Tendean menegaskan komitmennya untuk mendorong efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan anggaran tahun (TA) 2026.
Pemerintah daerah agar memastikan pembentukan Satgas Ormas di seluruh kabupaten/kota dan rutin mengevaluasi kinerjanya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved