Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengaku sudah berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengambil sejumlah langkah strategis terkait polemik empat pulau eks Aceh yang kini sudah masuk wilayah administrasi Sumatra Utara. Menurutnya, Tito akan segera memanggil Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi yang teridiri dari 10 kementerian/lembaga negara.
Tim Rupabumi antara lain diisi oleh Kemendagri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (kini Badan Informasi Geospasial), Dishidros TNI AL, pakar toponimi, dan pemerintah daerah terkait sudah melakukan proses verifikasi pada 2008-2009.
"Tim ini akan segera dipanggil kembali oleh Menteri Dalam Negeri dalam waktu dekat untuk menelusuri sejauh mana objektifitas kesimpulan hasil kajian tim tahun 2008-2009 pada waktu itu," kata Rifqi saat dikonfirmasi, Jumat (13/6).
Di samping itu, Rifqi juga menyebut pihaknya telah meminta Tito untuk mengundang Gubernur Aceh maupun Gubernur Sumatera Utara serta Bupati Aceh Singkil dan Bupati Tapanuli Tengah. Tujuannya, untuk mendengarkan hasil penelusuran Tim Rupabumi nanti ihwal status Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang yang saat ini disoalkan.
Menurutnya, pertemuan itu bakal membuahkan berbagai rekomentasi, termasuk dapat tidaknya hasil kajian Tim Rupabumi disepakati. Jika tidak, Rifqi menyebut bahwa Komisi II DPR RI akan memanggil Tito serta kepala daerah terkait.
"Dan jika diperlukan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang tentang Sumatra Utara untuk memastikan fiksasi empat pulau tersebut berada di mana," terangnya. (Tri/P-2)
Transparansi di level daerah harus ditingkatkan secara radikal melalui pembagian kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah.
Berdasarkan mandat UU Nomor 37 Tahun 2008, Komisi II nantinya akan menyaring 18 nama tersebut menjadi 9 nama terpilih.
KOMISI II DPR RI memulai tahapan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Januari 2026 yang dibagi dalam dua termin utama.
Tahapan awal pembahasan akan menitikberatkan pada penyerapan aspirasi publik secara luas.
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Dede mengatakan persoalan biaya politik yang tinggi itu merupakan tantangan serius yang perlu segera diantisipasi melalui revisi UU Pemilu dan Pilkada.
Menyusul dipangkasnya Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat, Mendagri Tito Karnavian meminta para gubernur untuk cerdas mencari pendapatan, misalnya dari pajak hotel dan parkir.
Mendagri Tito Karnavian menyebut pemerintah masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal.
Retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN ini untuk mengukuhkan persatuan sebagai satu bangsa.
Hal yang harus dipertimbangkan dalam melakukan kegiatan adalan kualitas layanan serta ketersediaan anggaran
Satgas Premanisme dibentuk untuk menegakkan aturan yang sebenarnya sudah ada.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved