Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KETUA Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengaku sudah berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengambil sejumlah langkah strategis terkait polemik empat pulau eks Aceh yang kini sudah masuk wilayah administrasi Sumatra Utara. Menurutnya, Tito akan segera memanggil Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi yang teridiri dari 10 kementerian/lembaga negara.
Tim Rupabumi antara lain diisi oleh Kemendagri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (kini Badan Informasi Geospasial), Dishidros TNI AL, pakar toponimi, dan pemerintah daerah terkait sudah melakukan proses verifikasi pada 2008-2009.
"Tim ini akan segera dipanggil kembali oleh Menteri Dalam Negeri dalam waktu dekat untuk menelusuri sejauh mana objektifitas kesimpulan hasil kajian tim tahun 2008-2009 pada waktu itu," kata Rifqi saat dikonfirmasi, Jumat (13/6).
Di samping itu, Rifqi juga menyebut pihaknya telah meminta Tito untuk mengundang Gubernur Aceh maupun Gubernur Sumatera Utara serta Bupati Aceh Singkil dan Bupati Tapanuli Tengah. Tujuannya, untuk mendengarkan hasil penelusuran Tim Rupabumi nanti ihwal status Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang yang saat ini disoalkan.
Menurutnya, pertemuan itu bakal membuahkan berbagai rekomentasi, termasuk dapat tidaknya hasil kajian Tim Rupabumi disepakati. Jika tidak, Rifqi menyebut bahwa Komisi II DPR RI akan memanggil Tito serta kepala daerah terkait.
"Dan jika diperlukan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang tentang Sumatra Utara untuk memastikan fiksasi empat pulau tersebut berada di mana," terangnya. (Tri/P-2)
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin merespons usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar menjadi badan ad hoc atau tidak lagi permanen.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta menindak tegas pelaku money politic atau politik uang yang bisa merusak pesta demokrasi lima tahunan itu
SEJUMLAH lembaga survei merilis hasil quick count atau hitung cepat pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
Komisi II DPR RI akan mengundang KPU dan penyelenggara pemilu lainnya untuk bersama-sama membahas pelaksanaan Pilkada 2024.
Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf mengatakan akan mempertimbangkan jeda waktu pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) dalam revisi UU Pemilu
JADWAL pelantikan kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dipastikan mundur menjadi Maret 2025. Awalnya pelantikan dijadwalkan pada 7 Februari 2025.
Kota Medan yang saat ini dipimpin menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution masih memiliki 'utang' ke KPU Kota Medan dan Bawaslu Kota Medan sebesar Rp49,3 miliar dan Rp15,27 miliar.
Mendagri Tito Karnavian sepakat dibentuk Panitia Kerja (Panja) terkait Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
WALI Kota Depok Idris Abdul Shomad ditegur oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian lantaran memakai masker yang dikhususkan bagi tenaga medis.
"Dia harus seorang pejabat pimpinan tinggi madya, jadi dia eselon satu," ujar Tito
GKI Yasmin hari ini Minggu (9/4) diresmikan langsung oleh Menko Polhukam Mahfud Md, Mendagri Tito Karnavian, dan Wali Kota Bogor Bima Arya.
Usai divaksin, Tito juga mengapresiasi tenaga kesehatan yang telah memberikan vaksinasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved