Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KETUA Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengaku sudah berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengambil sejumlah langkah strategis terkait polemik empat pulau eks Aceh yang kini sudah masuk wilayah administrasi Sumatra Utara. Menurutnya, Tito akan segera memanggil Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi yang teridiri dari 10 kementerian/lembaga negara.
Tim Rupabumi antara lain diisi oleh Kemendagri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (kini Badan Informasi Geospasial), Dishidros TNI AL, pakar toponimi, dan pemerintah daerah terkait sudah melakukan proses verifikasi pada 2008-2009.
"Tim ini akan segera dipanggil kembali oleh Menteri Dalam Negeri dalam waktu dekat untuk menelusuri sejauh mana objektifitas kesimpulan hasil kajian tim tahun 2008-2009 pada waktu itu," kata Rifqi saat dikonfirmasi, Jumat (13/6).
Di samping itu, Rifqi juga menyebut pihaknya telah meminta Tito untuk mengundang Gubernur Aceh maupun Gubernur Sumatera Utara serta Bupati Aceh Singkil dan Bupati Tapanuli Tengah. Tujuannya, untuk mendengarkan hasil penelusuran Tim Rupabumi nanti ihwal status Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang yang saat ini disoalkan.
Menurutnya, pertemuan itu bakal membuahkan berbagai rekomentasi, termasuk dapat tidaknya hasil kajian Tim Rupabumi disepakati. Jika tidak, Rifqi menyebut bahwa Komisi II DPR RI akan memanggil Tito serta kepala daerah terkait.
"Dan jika diperlukan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang tentang Sumatra Utara untuk memastikan fiksasi empat pulau tersebut berada di mana," terangnya. (Tri/P-2)
Cak Imin mengusulkan agar gubernur dipilih oleh pemerintah pusat dan bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD. Menurut Rifqinizamy, usulan Cak Imin tersebut berpotensi inkonstitusional
Sebagaimana pernyataan Prabowo, kata dia, negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia pun sukses menyelenggarakan pilkada tidak langsung.
KETUA Komisi II DPR RI Fraksi Partai NasDem Rifqinizamy Karsayuda mendukung usulan Kementerian BUMN dan Kementerian Kehutanan berkantor di IKN
Hal itu disampaikan Bahtra merespons usulan Partai NasDem agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara pembangunan IKN.
DAlam Revisi KUHAP, Mahkamah Agung tetap bisa menjatuhkan hukuman sesuai keyakinannya, apakah lebih berat atau tidak lebih berat daripada pengadilan yang sebelumnya,
Ketua DPP Partai NasDem itu menilai MK telah melampaui kewenangannya. Padahal, tugas DPR dan pemerintah dalam membentuk norma melalui undang-undang.
Mendagri Tito Karnavian menyebut pemerintah masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal.
Retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN ini untuk mengukuhkan persatuan sebagai satu bangsa.
Hal yang harus dipertimbangkan dalam melakukan kegiatan adalan kualitas layanan serta ketersediaan anggaran
Satgas Premanisme dibentuk untuk menegakkan aturan yang sebenarnya sudah ada.
Ada biaya besar yang harus dikeluarkan dalam pesta demokrasi bersifat langsung tersebut dan sebenarnya bisa dilakukan melalui mekanisme demokrasi yang lain.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved