Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian meminta para gubernur melakukan langkah cerdas dalam mencari pendapatan menyusul dipangkasnya Transfer Ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Ia mengatakan gubernur bisa mencari pendapatan tanpa harus memberatkan rakyat kecil, misalnya melalui pajak hotel dan restoran.
"Di daerah harus bisa cerdas, inovatif, mencari pendapatan, tapi tidak memberatkan rakyat kecil. Ya misalnya ya, yang sudah ada saja, restoran, hotel misalnya. Silakan datang ke restoran-restoran, hotel kan umumnya dipajakin itu. ungkin yang apa, customer-nya enggak baca, di bill itu ada pajaknya lho. Itu belum tentu, pajaknya artinya dicollect oleh restoran, hotel. Pertanyaannya apakah ini semua akan disampaikan kepada dispenda daerah? Belum tentu," kata Tito di Jakarta, Kamis (9/10).
Selain itu, kata Tito, gubernur juga bisa memperbaiki sistem pendapatan dari parkir kendaraan yang selama ini mengalami kebocoran. "Parkir, misalnya. Ini harus dibuat sistem supaya pajak yang memang sudah ada ini, yang tadinya bocor, bisa masuk ke kas pemerintah daerah," katanya.
Tito mengungkapkan gubernur juga bisa memaksimalkan program-program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MB) dan Koperasi Merah Putih untuk menggulirkan perekonomian di daerah.
"MBG, Koperasi Merah Putih, Desa Nelayan, dan program-program ketahanan pangan misalnya, ketahanan energi, yang itu banyak sekali dikerjakan oleh Kementerian Lembaga, ini harus didukung dan ditangkap. Segi positifnya, lapangan kerja, ada rantai pasok, membuat perputaran ekonomi, karena uang yang beredar di daerah itu," katanya. (M-1)
Pramono Anung memastikan tidak akan memangkas tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN meski pemerintah pusat memangkas dana bagi hasil (DBH) dan transfer ke daerah (TKD)
PENGURANGAN transfer ke daerah (TKD) dinilai akan berdampak pada defisit anggaran Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, tahun anggaran 2026 yang kemungkinan bakal makin membesar.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memotong anggaran transfer ke daerah (TKD) dan dinilai lebih baik dari Sri Mulyani
pemangkasan TKD dari pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2026 akan berdampak terbatas pada rekrutmen pegawai baru, termasuk damkar dan PPSU
"Lihat juga faktanya, banyak terjadi pemborosan. Lihat juga faktanya, banyak juga yang terjadi tidak efisien, dan kemudian akhirnya jadi masalah hukum. Kena OTT, masuk penjara, dan lain-lain.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved