OTT KPK Bupati Rejang Lebong, DPR Kritik Efektivitas Retreat dan Kaderisasi Parpol

ANGGOTA Komisi II DPR RI Indrajaya menyoroti rentetan Operasi Tangkap Tangan atau OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terkini Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari ditangkap. Indrajaya menilai maraknya OTT kepala daerah menjadi indikator kegagalan pembinaan kepemimpinan oleh partai politik atau parpol di tingkat daerah.

Indrajaya menegaskan, berulangnya kasus rasuah yang menjerat pejabat publik menunjukkan bahwa upaya penanaman integritas selama ini belum menyentuh dimensi moral yang mendasar.

“Gelombang OTT ini adalah indikator kegagalan pembinaan kepemimpinan daerah. Berulangnya operasi tangkap tangan menunjukkan bahwa pembinaan integritas pejabat publik belum menyentuh aspek moral yang paling mendasar,” ujar Indrajaya melalui keterangannya, Selasa (10/3).

Baca juga : OTT Rejang Lebong: Bupati, Wabup, hingga ASN Digiring ke KPK

Indrajaya menyoroti program retreat kepala daerah yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Meski memiliki tujuan mulia sebagai forum konsolidasi nasional, ia menilai efektivitas retreat tersebut perlu diuji kembali di tengah maraknya kasus korupsi.

Menurutnya, tantangan utama kepemimpinan saat ini bukan terletak pada kedisiplinan fisik atau metode semi-militer, melainkan pada etika penggunaan kekuasaan di era digital.

“Retreat kepala daerah perlu dievaluasi secara serius. Tujuannya baik, tetapi maraknya OTT menunjukkan kita perlu menilai kembali apakah materi retreat benar-benar membentuk integritas atau hanya menjadi agenda simbolik,” katanya.

Baca juga : OTT Bupati Rejang Lebong, KPK: Lebih dari 1 Orang yang Ditangkap

Indrajaya juga mengkritik fenomena lemahnya kaderisasi politik. Ia menyinggung pengakuan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang mengaku tidak memahami aturan karena latar belakangnya sebagai penyanyi dangdut usai terjaring OTT KPK.

Menurut Indrajaya, alasan tersebut adalah bukti nyata kegagalan partai politik dalam mencetak pemimpin yang kompeten secara administrasi dan hukum.

“Pernyataan tersebut menunjukkan kegagalan serius dalam proses kaderisasi politik. Partai politik seharusnya menjadi sekolah kepemimpinan yang memastikan calon kepala daerah memahami tata kelola pemerintahan, etika jabatan, dan hukum administrasi negara,” tegas politisi PKB tersebut.

Lebih jauh, Indrajaya membandingkan mekanisme kontrol sosial di Indonesia dengan negara lain. Ia menjelaskan perbedaan antara budaya rasa bersalah yang dominan di Barat, dengan budaya malu yang sangat kuat di Jepang.

Ia berharap pejabat publik di Indonesia memiliki rasa malu yang tinggi terhadap masyarakat, sehingga tidak hanya mengandalkan pendekatan penegakan hukum semata.

“Di Jepang, pelanggaran etika sekecil apa pun memicu tekanan sosial besar. Banyak pejabat memilih mundur sebelum proses hukum berjalan karena merasa malu. Kita perlu menyentuh akar budaya ini agar integritas bukan sekadar slogan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin sore (9/3). OTT tersebut diduga berkaitan dengan praktik pemberian fee proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

KPK juga turut menangkap Wakil Bupati Rejang Lebong Hendri dalam OTT tersebut.

"Ya, salah satu yang juga diamankan," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, Budi mengatakan baik Bupati maupun Wakil Bupati Rejang Lebong sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan. 

KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status dari para pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Adapun, OTT terhadap Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong ini merupakan operasi kedelepan yang dilakukan KPK pada 2026. Dari delapan OTT yang dilakukan, empat di antaranya merupakan kepala daerah. (H-4)