Berita Terbaru Komisi II DPR RI Hari Ini

Komisi II DPR Sebut Pembangunan IKN tidak Perlu Tergesa-gesa

Indra mengingatkan, pembangunan IKN merupakan amanat UU Nomor 3 Tahun 2022. Sepanjang UU masih berlaku, maka pembangunan terus dijalankan.

PKS: Efisiensi Anggaran Wajib, tapi untuk Pendidikan dan Kesehatan Harus Ditambah

ANGGOTA Komisi II DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera merespon soal rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan melakukan efisiensi anggaran negara hingga Rp750 triliun.

DPR: Pembangunan IKN sebatas Ambisi Jokowi, bukan Kebutuhan Negara

ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar Taufan Pawe menuding pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hanya sebatas ambisi Presiden ke-7 RI, Jokowi Widodo.

DPR Serahkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah kepada Pemerintah

KETUA Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengungkapkan pihaknya menyerahkan sepenuhnya jadwal pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024.

Mendagri: Dinamika di MK Jadi Alasan Mundurkan Pelantikan

Jadwal pelantikan dipastikan mundur imbas putusan dissmisal MK terkait hasil sengketa pilkada. Rencananya putusan sela itu dibacakan pada 3-5 Februari 2025.

Penguatan DKPP RI Perlu Diatur dalam Revisi UU Pemilu

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa revisi UU Pemilu akan membahas isu kelembagaan DKPP RI ke depannya.

DPR Sebut Pagar Laut Tangerang Buah Keteledoran Kementerian ATR/BPN

DPR menilai pagar laut di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, merupakan bentuk keteledoran dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Pelantikan Kepala Daerah Diundur Maret agar Serentak

Pengunduran waktu pelantikan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024 dari Februari menjadi Maret 2025 agar pelaksanaannya serentak.

Komisi II DPR Tindak Lanjuti Putusan MK yang Hapus Presidential Threshold

Pada pemilihan presiden berikutnya, partai politik maupun gabungan partai politik tidak lagi dibatasi dengan ambang batas perolehan minimal suara maupun kursi.

Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Diundur Maret 2025

JADWAL pelantikan kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dipastikan mundur menjadi Maret 2025. Awalnya pelantikan dijadwalkan pada 7 Februari 2025.

DPR Siapkan Dua Skenario Pembahasan Revisi Omnibus Law Politik

Saat ini anggota DPR RI masih menjalani masa reses. Setelah reses berakhir, Rifqi memastikan pihaknya bakal melakukan rapat dengan pimpinan DPR RI.

Komisi II: Pilkada oleh DPRD bukan untuk Bajak Hak Politik Rakyat

Apapun sistem pemerintahannya, secara prinsip patut diapresiasi semangat presiden yang menghendaki pemilu Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan ekonomis.

Perlu Formula Aturan yang Tepat jika Kepala Daerah Dipilih DPRD

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 22/1999 tentang Pemerintah Daerah, pemilihan sempat dilakukan melalui DPRD.

Komisi II DPR Pertimbangkan Jeda Waktu Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada untuk Tekan Angka Golput

Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf mengatakan  akan mempertimbangkan jeda waktu pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) dalam revisi UU Pemilu

PSU 22 Provinsi, DPR Minta KPU Tingkatkan Partisipasi Pemilih

Komisi II DPR RI akan mengundang KPU dan penyelenggara pemilu lainnya untuk bersama-sama membahas pelaksanaan Pilkada 2024.

DPR Kaji Rendahnya Partisipasi Pemilih dengan Keserentakan Pilkada

DPR mencermati faktor rentang waktu penyelenggaraan pilkada dengan pilpres dan pileg yang dilaksanakan dalam kurun waktu berdekatan di tahun 2024 dengan tingkat partisipasi pemilih.

Jangan Terpaku Quick Count, Tunggu Hasil Resmi KPU

SEJUMLAH lembaga survei merilis hasil quick count atau hitung cepat pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Bawaslu Diminta Tindak Tegas Pelaku Serangan Fajar

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta menindak tegas pelaku money politic atau politik uang yang bisa merusak pesta demokrasi lima tahunan itu

DPR Respons Soal Usulan KPU-Bawaslu Jadi Ad Hoc

WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin merespons usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar menjadi badan ad hoc atau tidak lagi permanen.

Usulan Status KPU dan Bawaslu Ad hoc Melanggar Konstitusi

Segala perubahan terkait KPU dan Bawaslu harus berdasarkan pada Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manusia Rohani

Menjaga Arah dan Nilai NU Harvest Maslaha

Perdamaian, antara Kekuatan Koersif Negara dan Kesadaran Kolektif

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia