DPR Serahkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah kepada Pemerintah

KETUA Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengungkapkan pihaknya menyerahkan sepenuhnya jadwal pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024. Hal tersebut mengingat adanya sengketa hasil pilkada yang tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).

Rifqinizamy menjelaskan pelantikan gubernur, bupati, dan wali kota, hasil Pilkada Serentak 2024 bagi yang tidak bersengketa di MK maupun bagi yang mendapatkan putusan dismissal oleh MK digelar pada 20 Februari 2025. Namun, tanggal tersebut masih usulan menunggu sidang putusan dismissal yang digelar di MK pada Selasa (4/2).

"Tanggalnya sebetulnya Pak Mendagri (Tito Karnavian) tadi sudah mengusulkan tanggal 20 Februari 2025, tapi atas dasar kehati-hatian dan memberikan fleksibilitas atas berbagai dinamika yang mungkin saja terjadi di depan, maka Komisi II DPR RI menyerahkan sepenuhnya jadwal ini kepada pemerintah," kata Rifqinizamy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/2).

Rifqinizamy mengatakan ketika sudah ada kepastian jadwal pelantikan kepala daerah maka pemerintah akan melakukan revisi terhadap Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024.

Selain itu, Rifqinizamy mengatakan pelantikan kepala daerah akan berlangsung di Jakarta mengingat belum terbitnya Perpres tentang penetapan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai Ibu Kota negara.

"Secara prinsip insyaallah dilaksanakan pada 20 Februari 2025 di Ibu Kota Negara dalam hal ini Jakarta karena berdasarkan undang-undang Ibu Kota Nusantara sebelum ada perpres dan kepres yang menetapkan bahwa IKN Nusantara itu telah berpindah sebagai Ibu Kota Definitif, maka Jakarta masih memerankan peran dan fungsinya," katanya. (Faj/P-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Irvan Sihombing