Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pelantikan kepala daerah gelombang kedua tidak digelar serentak di Istana Negara oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, hanya dua gubernur dan wakil gubernur yang akan dilantik di Istana Negara, yaitu Provinsi Bangka Belitung dan Papua Pegunungan.
"Kalau keppres sudah keluar nanti Bapak tentu sesuaikan dengan waktu Bapak Presiden. Untuk dua gubernur, Babel dan Papua Pengunungan dilantik oleh Bapak Presiden," ujar Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/3)
Total ada 15 kepala daerah yang akan dilantik usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dua gubernur dan wakil gubernur serta 13 sisanya bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.
Sementara itu, 13 bupati dan wali kota akan dilantik oleh gubernur di daerahnya masing-masing. "Jadi tidak ada pelantikan serentak di istana seperti yang kemarin. Pelantikan serentak hanya sekali kemarin yang besar, 503," ujar Tito.
Mantan Kapolri itu belum mengungkap jadwal pelantikan akan digelar. Kementeriannya saat ini sudah mengajukan ke Sekretariat Negara untuk segera diterbitkan Keputusan Presiden terkait pelantikan gubernur Bangka Belitung dan Papua Pegunungan.
Sementara itu, Kemendagri akan menerbitkan SK Mendagri terkait pelantikan 13 bupati dan wali kota. Tito menekankan bahwa Presiden ingin agar secepatnya pada kepala daerah dilantik agar secepatnya bekerja.
"Ini sudah saya ajukan ke setneg untuk diterbitkan ke presiden, gubernur. Yaitu Bangka Belitung dan Papua pengunungan. Yang 13 nya lagi segera akan kita diterbitkan SK mendagri," kata Tito. (P-4)
Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
Jimly Asshiddiqie meminta para pejabat dapat membiasakan diri untuk menghormati putusan pengadilan.
Apabila ada sesuatu isu tertentu yang diperjuangkan oleh pengurus atau aktivis, kemudian gagasannya tidak masuk dalam RUU atau dalam UU langsung disebut partisipasi publiknya tidak ada.
Wakil Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI 2024-2029 Rambe Kamarul Zaman berharap jangan sampai terjadi kesalahpahaman politik atas putusan MK 135 tersebut.
DALAM lima tahun terakhir ini, perguruan tinggi (PT) dan sivitas akademika Indonesia patut berbangga.
ADA 20 Februari lalu, Presiden Prabowo telah melantik 481 kepala daerah hasil pilkada serentak 2024. S
PRESIDEN Prabowo Subianto telah melantik 961 kepala daerah di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2).
GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan harapan besar ke masyarakat Jatim agar dapat menjalankan tugas bersama Emil secara amanah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim.
Ia juga berharap kedua figur itu bisa membawa Kota Solo menjadi lebih baik dari yang sudah dirintis Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa selaku pendahulunya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved