Pramono Tak Masalah Pelantikan Kepala Daerah Diundur

GUBERNUR Jakarta terpilih Pramono Anung merespon mundurnya jadwal pelantikan kepada daerah yang tidak memiliki sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi dalam Pilkada 2024. Pelantikan awalnya direncanakan diselenggarakan pada Kamis, 6 Februari 2025. 

Pramono mengatakan dirinya akan mengikuti keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. “Saya ini sebagai pemerintah Jakarta harus tunduk, taat, patuh terhadap pada pemerintah pusat,” kata Pramono di Kawasan Ancol, Jakarta Utara, Jumat (31/1). 

Mantan Menteri Sekretaris Kabinet (Seskab) ini memahami pemerintah pusat memiliki wewenang atas pemerintah daerah. Termasuk kewenangan pelantikan kepala daerah.

Baca juga : Pelantikan Kepala Daerah pada 6 Februari 2025 Batal

“Termasuk ngelantik aja dilakukan sepenuhnya kewengan oleh pemerintah pusat. Mau kapan pun (dilantik) saya monggo,” lanjut Pramono.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pelantikan kepala daerah yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi batal dilakukan pada 6 Februari 2025.

Keputusan untuk membatalkan pelantikan diambil sebagai respons atas putusan sela MK. Adapun MK berencana membacakan putusan dismissal untuk 310 sengketa hasil Pilkada Serentak 2024 dipercepat oleh MK dari jadwal semula menjadi 4 dan 5 Februari 2025. Oleh karena itu, pelantikan kepala daerah nonsengketa yang semula dijadwal pada 6 Februari 2025 akan diundur untuk menunggu hasil putusan dismissal.

Tito belum bisa menetapkan kapan kepala daerah yang batal dilantik akan diambil sumpahnya. "Mengenai tanggalnya, saya akan sampaikan lagi setelah kami koordinasi dengan KPU, dengan Bawaslu, dengan Mahkamah Konstitusi, baru kita nanti ingin tahu ketegasan berapa lama, berapa lama KPU, berapa lama MK bisa mengunggah (hasil putusan dismissal)," tuturnya. (P-5)