Efisiensi, DPR Sebut Anggaran PSU di 24 Daerah Dibantu APBN

WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan anggaran untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Namun, ia menyebut ada kemungkinan perbantuan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) jika diperlukan.

Anggaran untuk PSU di 24 daerah hasil putusan MK menjadi perhatian. Terutama dengan adanya instruksi efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo Subianto.
 
“Terkait efisiensi anggaran, saya kira bagaimanapun 24 putusan Mahkamah Konstitusi ini akan menjadi kewajiban bagi APBD masing-masing. Kami tentu aka melakukan exercisement dengan kementerian terkait, terutama Kementerian Dalam Negeri. Dan jika memang dibutuhkan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, APBN bisa melakukan perbantuan,” ujar Rifqi melalui keterangannya, Selasa (25/2).

Dia menekankan pentingnya koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan pelaksanaan PSU tidak terganggu oleh kendala pendanaan. Dirinya juga mengingatkan bahwa putusan MK harus segera dilaksanakan demi menjaga integritas pemilu dan menjamin terselenggaranya pemerintahan daerah yang definitif.

Baca juga : PSU di 24 Daerah, Komisi II DPR Sebut KPUD tidak Profesional

“Prinsip dasarnya putusan MK harus segera kita laksanakan, karena jika tidak, bukan hanya kita tidak menghargai konstitusi, tetapi pada sisi yang lain, kita tidak mendapatkan kepala daerah yang definitif hasil pemilu kita,” kata politikus Partai NasDem itu.

Lebih lanjut, Rifqi mengatakan KPU bersama Komisi II DPR RI berkomitmen untuk mengawal proses PSU agar berjalan transparan, efisien, dan bebas dari potensi gugatan hukum lebih lanjut. Harapannya, pelaksanaan PSU dapat berjalan lancar dan memberikan kepastian hukum bagi hasil pemilu di 24 daerah yang terdampak putusan MK.

Rifqi juga mengingatkan soal keterlibatan masyarakat dalam PSU menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Sosialisasi mengenai pelaksanaan PSU harus dilakukan secara masif agar pemilih mengetahui hak dan kewajibannya dalam menggunakan suara mereka kembali. (Faj/P-2)