PSU 22 Provinsi, DPR Minta KPU Tingkatkan Partisipasi Pemilih

PILKADA serentak telah dilaksanakan pada 27 November 2024. Tetapi, ada beberapa tempat pemungutan suara (TPS) di 22 provinsi yang akan melakukan pemungutan suara ulang (PSU), pemungutan suara lanjutan (PSL), dan pemungutan suara susulan (PSS).

Anggota Komisi II Fraksi PKB DPR RI Mohammad Toha meminta agar KPU meningkatkan partisipasi pemilih. Rencananya, PSU, PSL, dan PSS akan dilaksanakan di 287 tempat pemungutan suara (TPS) di 22 provinsi di Indonesia. Rinciannya, 46 TPS akan melakukan PSU, 231 TPS melaksanakan PSS, dan 10 TPS akan menggelar PSS.

Jumlah itu kemungkinan akan terus bertambah, karena masih menunggu rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan laporan kejadian dari daerah. KPU masih terus mengikuti perkembangan di daerah.

Baca juga : Partisipasi Pemilih Rendah, Pengamat: Evaluasi Kegiatan Sosialisasi KPU-Bawaslu

Toha menekankan , KPU harus bekerja keras untuk melaksanakan pemungutan suara ulang, lanjutan, dan pemungutan suara susulan dengan baik. Selain itu, KPU harus berusaha agar masyarakat antusias memberikan hak pilih mereka di TPS, sehingga tingkat partisipasi pemilih bisa meningkat.

Menurut laporan organisasi masyarakat sipil dan hasil riset lembaga survei, partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2024 kali ini rendah. Bahkan, ada partisipasi pemilih yang di bawah 50%.

“KPU harus mengatur strategi agar partisipasi pemilih di pemungutan suara ulang, lanjutan, dan susulan bisa tinggi. Ini yang harus dipikirkan,” ungkap legislator asal daerah pemilihan Jawa Tengah V itu, Selasa (3/12).

Baca juga : KPU: Tingkat Partisipasi Pilkada di Bawah 70 Persen

Jangan sampai, lanjut Toha, dalam pemungutan suara ulang, lanjutan, dan pemungutan suara susulan, partisipasi masyarakat dalam pemilih semakin rendah. Tentu, hal itu akan menjadi masalah serius yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Untuk meningkatkan partisipasi pemilih, kata Toha, KPU harus gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi bisa dilakukan dengan cara-cara yang menarik, sehingga masyarakat tertarik untuk memberikan hak suara mereka di TPS.

“Sosialisasi juga harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat di masing-masing daerah. Tentu KPU di daerah yang lebih tahu,” ujar politisi kelahiran Sukoharjo itu.

Baca juga : DPR Respons Soal Usulan KPU-Bawaslu Jadi Ad Hoc

Toha menambahkan, jika semua proses Pilkada Serentak 2024 selesai, harus dilakukan evaluasi secara total. Apa yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi pemilih di pilkada kali ini? Kemudian apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki pilkada pada tahun-tahun mendatang?

Toha mengatakan Komisi II DPR RI akan mengundang KPU dan penyelenggara pemilu lainnya untuk bersama-sama membahas pelaksanaan Pilkada 2024. “Nanti akan kami agendakan rapat bersama KPU,” tandasnya. (J-2)