Partisipasi Pemilih Pilgub 71,39 persen dan Pilbup 74,41 persen

KETUA KPU RI Mochammad Afifuddin mengungkapkan partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2024 untuk pemilihan gubernur (pilgub) 71,39%, pemilihan bupati (pilbup) 74,41% dan pemilihan wali kota (pilwalkot) 67,74%.

"Rata-rata tingkat partisipasi pemilih nasional pemilihan serentak tahun 2024 untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur sebanyak 71,39% di 37 provinsi," kata Afifuddin dalam Rapat Kerja yang digelar Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2).

"Untuk pemilihan bupati dan wakil bupati sebesar 74,41% di 415 kabupaten dan untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota sebesar 67,74% di 93 kota," sambung dia.

Baca juga : 71% Angka Partisipasi, Pilkada Serentak 2024 Dinilai Sukses

Menurutnya, tingkat partisipasi pemilih di Pilkada 2024 mengalami penurunan dibandingkan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) 2024

Oleh karena itu, hal ini menjadi catatan serius bagi penyelenggara pemilu di masa yang akan datang.

"Kalau kita mengacu pada hasil pilpres, partisipasi pilpres dan DPR/DPD, rata-ratanya di 81%. Ini menjadi catatan buat kita semua," ujarnya.

Baca juga : Tahap Akhir Pilkada Serentak 2024 Sudah 91,8 persen

Selain itu, ia mengungkapkan sejumlah tantangan dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Salah satunya, jarak waktu yang terlalu dekat antara Pilkada 2024 dengan Pemilu 2024.

"Tahapan pemilu serentak belum selesai secara keseluruhan, kita harus berjibaku dengan tahapan pilkada yang sudah di-kick off, sudah dimulai dan ini mau tidak mau menambah daya konsentrasi yang kita lakukan terutama jajaran penyelenggara permanen tingkat provinsi kabupaten/kota," jelas Afifuddin.

Kemudian, faktor cuaca juga menjadi salah satu kendala lainnya. Dia menuturkan kondisi cuaca di November sangat tidak menentu, sehingga berdampak pada distribusi logistik.

Baca juga : Berjalan Aman dan Damai, Pilkada Serentak 2024 Diapresiasi

Tak hanya itu, ada pula tantangan anggota KPU di daerah yang sudah habis masa jabatan menjelang pelaksanaan pemungutan suara. Meski begitu, penyelenggaraan pilkada dapat berjalan lancar.

"Tentu ini juga berkontribusi terhadap situasi konsolidasi di internal dan seterusnya, meskipun bisa kita siapkan semua. Jadi pada intinya beban kerja penyelenggara jadi lebih berat," tuturnya.

Ia menilai tahun 2024 merupakan tahun politik di mana masyarakat masih terbawa isu di pemilu nasional, pilpres, hingga pileg. Kondisi ini juga menghangatkan situasi pilkada dan maraknya informasi hoaks media sosial.

"Perlu upaya masif untuk memberikan pendidikan pemilih kepada masyarakat," pungkas Afifuddin. (Ant/I-2)