KPU RI: Partisipasi Pemilih pada Pilkada Serentak 2024 Sebesar 71%

KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin memaparkan data terbaru mengenai partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Dari data yang telah masuk secara nasional, tingkat partisipasi tercatat sebesar 71%. 

“Semakin banyak rekap dan data masuk, partisipasi kita yang dulu sempat ditanyakan per tanggal 4 (Desember) kemarin, sekarang secara nasionalnya rata-rata 71%,” kata Afifuddin di Gedung KPU RI, Jakarta, pada Jumat (13/12). 

Afifuddin menjelaskan bahwa perubahan data tersebut disebabkan data yang masuk dari beberapa daerah, terutama wilayah Papua. Ia bersyukur dan berterima kasih karena sebagian besar pelaksanaan pilkada berjalan dengan baik.

Baca juga : ICW: Rata-Rata Paslon Pilgub Terima Sumbangan Kampanye Rp3,8 Miliar, Disinyalir Marak Aliran Dana Gelap

“Proses pelaksanaan maupun rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota dan provinsi sudah selesai dan berjalan dengan baik,” jelasnya.

Lebih lanjut, Afif menyampaikan terima kasihnya kepada para penyelenggara pilkada di berbagai tingkat provinsi, kabupaten dan kota yang telah berdedikasi menuntaskan kerja-kerja kepemiluan. Ia juga menyoal isu lokalitas keamanan yang menjadi tantangan bagi perhelatan pilkada di Indonesia Timur. 

“Kami ingin menyampaikan berkaitan dengan situasi umum bahwa kita semua kami dari sisi penyelenggara bersyukur dan berterima kasih secara mayoritas baik proses pelaksanaan rekapitulasi di kabupaten, kota, dan provinsi sudah selesai dan berjalan dengan baik. Ada beberapa daerah yang memang masih bersoal khususnya di Papua,” ujarnya. 

Kendati demikian, Afif tak menafikkan jika melihat secara lebih mikro, masih ditemukan partisipasi pemilih yang rendah di beberapa provinsi. Ia menjelaskan bahwa pihaknya akan menjadikan hal ini sebagai bahan evaluasi bersama.

“Sebagaimana juga diskusi seputar refleksi atas partisipasi yang memang turun, meskipun masih ada 70 persen. Bagaimana pelaksanaan pilkada serentak kita misalnya usulan banyak pihak yang mengatakan ini terlalu dekat antara pelaksanaan pemilu dengan Pilkada serentak, apakah nanti ditambah 2 tahun dan seterusnya, dalam setiap perdebatan dan diskusi itu, pasti juga ada tantangannya,” tandasnya. (Dev/M-3)