Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PARTISIPASI pemilih di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 rendah. Hal itu dinilai sosialisasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) cuma formalitas.
"Jangan-jangan sosialisasi yang dilakukan hanyalah sebatas formalitas saja," kata Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Rendy Umboh kepada Metrotvnews.com, Minggu (1/12).
Menurut dia, perlu adanya evaluasi menyeluruh dari seluruh kegiatan sosialisasi. Karena terdapat penyerapan anggaran dari kegiatan tersebut.
Rendy menduga penyerapan anggaran atau pemenuhan kegiatan secara prosedural tapi tidak menyentuh sisi-sisi substansial. Termasuk tujuan dan maksud sosialisasi untuk menggaet pemilih datang ke tempat pemungutan suara (TPS).
"Jangan-jangan, banyak juga giat sosialisasi yang diselewengkan, atau tidak dilaksanakan dengan benar," ujar Rendy.
Sebelumnya, KPU mengungkap angka sementara tingkat partisipasi pemilih di Pilkada 2024, yakni di bawah 70%. Menurut Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU RI August Mellaz, itu merupakan angka rata-rata secara nasional.
"Memang kalau kita lihat sekilas ya, dari gambaran secara umum, kurang lebih di bawah 70%. Secara nasional rata-rata," ujarnya di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (29/11). (J-2)
Data yang akurat dan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci keberhasilan dalam penanganan bencana.
PEMERINTAH Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, akan mengevaluasi pemberian perizinan pendirian bangunan baik untuk perumahan maupun pabrik di lahan hijau.
Sejauh ini sejak diluncurkan pada Selasa (6/5), pelaksanaannya berjalan sesuai agenda.
Pada Selasa (18/10) ini, Presiden FIFA menyambangi kantor PSSI untuk menggelar pertemuan, setelah sebelumnya bertemu dengan Presiden Joko Widodo.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta akan melakukan evaluasi penyelenggaraan debat pertama Pilkada Jakarta 2024.
Partisipasi pemilih hanya sekitar 58% dibandingkan saat Pilkada DKI Jakarta 2017 dengan 72%.
Hal serupa juga terjadi dalam Pilkada 2024, ketika dua judicial review yang diajukan MK telah menjadi sorotan publik.
KPU selalu siap untuk memberikan pemahaman politik apabila dibutuhkan oleh parpol ataupun dari Pemkab Bandung
Maman juga merasa khawatir peretasan data itu akan berdampak pada terganggunya proses transparansi pesta demokrasi tahun depan
Kunjungan ini juga dalam rangka supervisi dan monitoring kesiapan menuju Pemilu 2024.
KPU Purwakarta memberikan batas waktu hingga 7 Januari 2024 sebagai akhir pelaporan LADK bagi peserta pemilu unsur parpol dan DPD RI.
KOMISI Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Barat, memastikan 140.457 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Jabar menggelar pemungutan suara hari ini, Rabu (14/2).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved