Kovenan Melawan Kovenan: Melihat Perang AS-Israel Vs Iran dari Sisi lain

SETIAP konflik pada akhirnya bisa dirundingkan, kecuali konflik yang mengatasnamakan Tuhan. Di sanalah letak akar terdalam dari kebuntuan Timur Tengah yang telah berlangsung lebih dari tujuh dekade dan tidak ada tanda-tanda akan berakhir. Israel berdiri di atas the Covenant, perjanjian abadi antara Tuhan dan bangsa pilihan-Nya atas tanah yang dijanjikan. Iran berdiri di atas wilayatul faqih, mandat ilahi para mullah untuk memimpin umat dan melawan musuh-musuh Allah. Palestina terjepit di antara dua klaim langit yang sama-sama tidak mengenal kata mundur.

Ketika Perang AS-Israel versus Iran pada 2026 membakar kawasan itu hingga ke titik paling destruktif dalam sejarah modern, pertanyaan yang sesungguhnya bukan lagi soal strategi militer atau peta perbatasan. Pertanyaannya adalah bagaimana mungkin dua bangsa yang masing-masing merasa sedang menjalankan “perintah Tuhan” bisa duduk semeja untuk merundingkan tanah “Palestina”? The Covenant tidak berunding. Dan wilayatul faqih tidak berkompromi. Selama keduanya menjadi fondasi kebijakan negara, solusi dua negara, betapa pun logis dan adilnya ia secara hukum internasional, akan terus menjadi utopia yang tak terjangkau.

Dua Teologi, Satu Kebuntuan 

Max I. Dimont, dalam Jews, God and History (1962), mengidentifikasi satu kekuatan yang tak kasat mata namun menentukan segalanya dalam sejarah Yahudi, yakni gagasan tentang the Covenant, perjanjian atau kovenan dengan Tuhan. Dimont menyebut keyakinan sebagai “the Chosen People” bukan sekadar doktrin agama, melainkan “a will to survive”, kehendak bertahan yang memberi energi psikologis melampaui logika rasional selama empat ribu tahun. Dalam kerangka inilah tanah Kanaan bukan dipandang sebagai properti geografis, melainkan sebagai “the Promised Land”, tanah yang dijanjikan Tuhan, dan karenanya tidak bisa diserahkan kepada siapa pun.

Baca juga : Dunia Arab Kontemporer: Transformasi, Identitas, dan Pergulatan Narasi Global

Titik balik paling nyata terjadi saat Menachem Begin berkuasa. Begitu seorang reporter bertanya tentang “wilayah pendudukan”, Begin menjawab: “Wilayah pendudukan yang mana? Saya hanya melihat Israel, Yudea, dan Samaria”. Satu kalimat itu mengubah segalanya. Kata “Tepi Barat”, yang dalam hukum internasional adalah wilayah pendudukan, diganti dengan nama-nama alkitabiah yang sakral. Tanah bukan lagi aset politik yang bisa dinegosiasikan. Ia menjadi bagian dari the Covenant itu sendiri.

Netanyahu, menurut saya, mewarisi dan melembagakan logika itu menjadi kebijakan negara. Pada September 2025, di hadapan ribuan pemukim di Ma'ale Adumim, sebuah permukiman Yahudi di Tepi Barat, Netanyahu mendeklarasikan secara terbuka: “We are going to fulfil our promise that there will be no Palestinian state. This place belongs to us” (Times of Israel, 11 September 2025). Ini bukan sekadar pernyataan politik, tapi ini adalah pengumuman teologis yang mengikat.  Sebuah penegasan bahwa tanah ini milik bangsa pilihan, bukan untuk dibagi.

Di sisi lain, Iran tampil sebagai pendukung utama Palestina dengan proksi-proksinya. Meskipun dengan fondasi yang secara struktural tidak berbeda jauh. Doktrin wilayatul faqih (kepemimpinan ahli fiqih) yang menjadi tulang punggung Republik Islam Iran menempatkan pemimpin tertinggi sebagai wakil Tuhan di bumi dalam urusan politik. Keputusan yang sesungguhnya bersifat politis dibungkus dengan ayat-ayat Alquran dan dipresentasikan kepada rakyat sebagai kehendak Allah. Para mullah menanamkan doktrin bahwa “setiap hari adalah Ashura dan setiap tempat adalah Karbala”, telah mengubah setiap konflik politik menjadi pengulangan tragedi kemartiran Husain. Dalam logika ini, menyerah kepada musuh bukan sekadar kekalahan politik. Ia adalah dosa moral.

Baca juga : Pengamat: Banyak Histori di Balik Perang Iran-Israel, Indonesia Harus Berperan Mencapai Perdamaian

Inilah ironi besar Timur Tengah. Dua pihak yang saling berhadapan itu sesungguhnya bercermin pada wajah yang sama. Israel membangun klaim teritorialnya di atas the Covenant antara Tuhan dan the Chosen People. Iran membangun dukungannya kepada Palestina di atas wilayatul faqih dan teologi Karbala. Keduanya membagi dunia secara dualistik. Ada “partai Allah” dan ada “musuh Tuhan”. Yuval Noah Harari menyebut fenomena ini dengan tepat. Ia menyatakan bahwa dalam kedua sistem itu, “Tuhan sekarang melayani bangsa”, agama telah menjadi pelayan nasionalisme, bukan sebaliknya. Dan dalam kosmologi semacam itu, tidak ada ruang bagi win-win solution, karena lawan bukan mitra dialog melainkan personifikasi kejahatan yang harus dikalahkan, bukan dirundingkan.

Board of Peace, Jalan Pintas yang Menyesatkan?

Di tengah kebuntuan itu, muncul Board of Peace (BoP) yang digagas Donald Trump, sebuah mekanisme diplomatik yang diklaim sebagai terobosan bagi perdamaian Timur Tengah. Kenyataannya, BoP justru terlihat menjadi instrumen paling canggih untuk “menghindari” solusi dua negara tanpa terlihat menolaknya.

Secara struktural, BoP memiliki cacat bawaan. Trump sebagai ketua pertama memegang kewenangan tunggal untuk mengundang anggota. Palestina tidak diposisikan sebagai mitra negosiasi setara, melainkan sebagai pihak yang harus memenuhi syarat, terutama pelucutan senjata. BoP juga tidak melibatkan PBB secara organik, sehingga AS bebas mengarahkan resolusi konflik tanpa terikat hukum internasional multilateral.

Yang lebih telak, Trump secara eksplisit menyatakan keinginan agar AS melakukan take over atas Jalur Gaza, setelah warga Palestina “dimukimkan Kembali” di negara-negara tetangga. Mesir dan Yordania diminta menampung jutaan pengungsi. Ini bukan solusi dua negara. Ini penghapusan entitas politik Palestina dari tanahnya sendiri, dibungkus dalam bahasa perdamaian. Para akademisi menyebutnya dengan tepat sebagai “relasi asimetris” yang melemahkan, bukan memperkuat, kedaulatan Palestina.

Bisakah Timur Tengah Bersatu untuk Menekan Israel?

Perang AS-Israel versus Iran pada 2026, yang melukai rasa kemanusiaan dan membakar peradaban kawasan, paradoksnya mungkin menjadi momentum paling penting. Kehancuran bersama selalu menjadi guru terbaik.

Kunci posisi tawar kawasan terletak pada persatuan Arab-Iran. Arab Saudi telah menetapkan syarat yang tidak dapat dinegosiasikan berupa normalisasi dengan Israel hanya akan terjadi jika ada jalur nyata menuju negara Palestina merdeka berdasarkan perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Jika Iran bergabung dalam konsensus ini, alih-alih bersaing dengan Saudi untuk pengaruh di Palestina, tekanan terhadap Israel menjadi eksistensial.

Blok “Oil Five” (Saudi, UEA, Qatar, Kuwait, Bahrain) ditambah Iran mengontrol sebagian besar cadangan energi dan dana kekayaan berdaulat dunia. Persatuan ekonomi-diplomatik mereka dapat menekan pendukung internasional Israel dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh resolusi PBB mana pun. Satu ancaman embargo energi yang terkoordinasi, bahkan tanpa ditindaklanjuti, sudah cukup untuk memaksa Washington mendorong konsesi nyata dari Tel Aviv.

Namun itu mensyaratkan satu hal yang justru paling sulit, mengubah politik agama menjadi politik praktis. Selama Teheran memandang Palestina sebagai medan jihad kosmik dan Jerusalem sebagai ibu kota eskatologis yang harus dibebaskan, mereka tidak bisa duduk semeja dengan Saudi yang memiliki kepentingan pragmatis berbeda. Transformasi yang dibutuhkan, meminjam kerangka Theory U (Otto Scharmer, 2009) adalah letting go, melepaskan narasi ilahi yang eksklusif, dan letting come, menyambut prinsip kedaulatan dan hukum internasional sebagai bahasa bersama. Tapi mungkinkah?