Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KETUA Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengungkap ada dua skenario dalam menyusun paket undang-undang atau omnibus law terkait politik. Skenario pertama, pembahasan dilakukan di Komisi II sendiri. Kedua, dibahas lewat panitia khusus (pansus) yang melibatkan fraksi di DPR RI.
Kendati demikian, Rifqi menegaskan bahwa pembahasan baru akan dilakukan setelah 20 Januari mendatang. Pasalnya, saat ini anggota DPR RI masih menjalani masa reses. Setelah reses berakhir, Rifqi memastikan pihaknya bakal melakukan rapat dengan pimpinan DPR RI.
"Termasuk apakah pembahasannya akan diserahkan kepada Komisi II sebagaimana tradisi yang ada beberapa waktu terakhir, bahwa seluruh paket undang-undang politik itu dibahas di Komisi II," ujarnya kepada Media Indonesia, Kamis (2/1).
"Atau nanti kita bentuk semacam pansus yang terdiri dari berbagai fraksi dari yang ada di DPR," sambung Rifqi.
Rifqi mengakui, pihaknya sudah menyerahkan surat ke pimpinan maupun Badan Legislasi DPR RI terkait penyusunan paket undang-undang politik sejak awal pembentukan Komisi II DPR. Secara garis besar, omnibus law politik itu bakal mengatur partai politik, pemilu, pilkada, MPR, DPR, DPRD, maupun sengketa hukum acara pemilu.
Sambil menunggu masa reses berakhir, ia mengatakan Komisi II menerima seluruh masukan dari berbagai pihak, termasuk kelompok masyarakat sipil, akademisi, dan kalangan politisi sendiri.
"Sekarang yang bisa kita lakukan adalah proses mendengarkan secara informal. Para pimpinan selalu membuka diri, siapapun yang ingin menyampaikan, ruang itu kami buka," pungkasnya. (Tri/P-2)
Dia mengatakan bahwa penegakan hukum harus terintegrasi melalui KUHAP yang baru, mulai dari penyidik, penuntut, pengadilan, sampai ke tingkat lembaga pemasyarakatan.
Zulfikar menjelaskan revisi UU ASN masuk dalam Prolegnas 2025 yang artinya Komisi II DPR dan Badan Legislasi akan melakukan perubahan kedua terkait undang-undang tersebut.
Ahmad Sahroni menyebutkan bahwa DPR tak bisa menutup-nutupi terkait sidang pembahasan revisi Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri).
Massa sempat berhasil menjebol pagar pembatas kaca pos pengamanan, kemudian disusul dengan pemecahan kaca menggunakan batu dan kayu.
Dave mengatakan banyak hal yang perlu dibahas di revisi UU Penyiaran. Karena banyak perkembangan di sektor penyiaran.
Fraksi PDIP menyetujui Revisi UU tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dibahas di Komisi I DPR RI untuk dibahas di tingkat selanjutnya atau naik ke rapat paripurna.
UU TNI tidak memenuhi syarat untuk dibentuk melalui mekanisme carry over dan lemah secara kepastian hukum.
Legislasi harusnya menjadi proses yang harus dijalankan oleh DPR dan pemerintah secara cermat dan hati-hati dan bukan administratif dan kegiatan rutin yang dilakukan para pembentuk UU belaka.
Isnur meminta pemerintah dan DPR segera membuka dan menyampaikan DIM revisi KUHAP tersebut sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang kerap membatalkan undang-undang hasil pembahasan panjang DPR lewat sidang pengujian.
Megawati memperingatkan agar revisi UU Pemilu tidak boleh dilakukan hanya untuk mengubah substansi demokrasi.
Pekerja migran Indonesia adalah wajah negara di luar negeri. Sehingga, ia menilai pekerja migran tersebut harus memiliki kompetensi serta jasmani dan rohani yang sehat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved