Aksi Penolakan UU TNI di Depan DPR sempat Memanas

Massa aksi yang berunjuk rasa di depan DPR RI terkait penolakan RUU TNI, khususnya di titik Gerbang Pancasila, sempat memanas, dengan membakar ban bekas dan memecahkan kaca pos pengamanan.

Mereka sempat berhasil menjebol pagar pembatas kaca pos pengamanan, kemudian disusul dengan pemecahan kaca menggunakan batu dan kayu.

Tak hanya itu, massa aksi juga berusaha membongkar besi pelindung kaca lainnya dengan menggunakan tali.

Baca juga : Guru Besar Universitas Indonesia: Indonesia dalam Bahaya Otoritarianisme

Massa terus memecahkan kaca-kaca pos pengamanan di pintu masuk Gerbang Pancasila. Bahkan mereka mencoba menarik dengan tali.

Meski sempat dibumbui oleh aksi pemecahan kaca, namun mereka kembali kondusif dan saat ini aksi masih terus berlangsung.

Aksi yang dilakukan oleh mahasiswa dan aliansi masyarakat terbagi menjadi dua, ada yang berada di bagian depan gedung DPR RI dan juga belakang gedung.

Baca juga : Tidak Ada Target Penyelesaian Revisi UU Penyiaran

Mereka terus berorasi menuntut RUU TNI tidak disahkan oleh DPR.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI Ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI untuk disahkan menjadi undang-undang.

"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" kata Ketua DPR RI Puan Maharani yang dijawab setuju oleh para peserta rapat.

Persetujuan RUU TNI itu disaksikan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, serta jajaran Kementerian Hukum dan Kementerian Keuangan.

Dalam RUU TNI itu ada empat poin perubahan, yang pertama adalah Pasal 3 mengenai kedudukan TNI yang tetap berada di bawah presiden soal pengerahan dan penggunaan kekuatan. Sedangkan strategi pertahanan dan dukungan administrasi yang berkaitan dengan perencanaan strategis berada dalam koordinasi Kementerian Pertahanan.(Ant/P-1)