Uji Materi UU TNI Dicabut Pemohon, Ini Alasannya

PEMOHON uji materi sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 34/2004 tentang TNI (UU TNI) yang sekaligus berstatus guru besar Universitas Pertahanan Kolonel Sus Mhd Halkis mencabut permohonannya. Pencabutan permohonan uji materi UU TNI itu disampaikan dalam agenda sidang perdana di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (25/4).

Sidang diketuai hakim konstitusi Suhartoyo dengan didampingi hakim konstitusi Arief Hidayat dan Ridwan Masyur. Sementara, Halkis mengikuti sidang secara daring bersama dua kuasa hukumnya, yakni Izmi Waldani dan Bagas Al Kausar.

Perkara uji materi Halkis itu sebelumnya sudah diregister dengan Nomor 33/PUU-XXIII/2025 oleh MK. Suhartoyo mengatakan, pihaknya mendapat surat terkait pencabutan permohonan gugatan tersebut sejak 16 Maret lalu.

Baca juga : Sidang Perdana Uji Materi UU TNI soal Prajurit Boleh Berpolitik dan Bisnis Digelar Siang Ini

"Kami dari majelis hakim mendapatkan surat untuk pencabutan permohonan perkara Nomor 33 ini," katanya di ruang sidang.

Halkis pun membenarkan langkah pencabutan uji materi yang dimohonkannya tersebut. Menurutnya, pencabutan uji materi UU TNI dilakukan karena permohonan sudah kehilangan objek.

"Kami telah meminta bantuan kepada kuasa kami untuk mencabut permohonan kami karena sudah terjadi lost object," jelas Halkis.

Baca juga : Pengamat: Uji Materi UU TNI oleh Prajurit Aktif Memotong Demokrasi

Dengan dicabutnya gugatan, Surhartoyo mengatakan pihaknya tidak akan melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut. MK, sambungnya, bakal melaporkan pencabutan itu ke dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) mendatang.

Diketahui, Halkis mengajukan tiga pasal untuk diujimaterikan di MK. Ketiganya adalah Pasal 2 huruf d mengenai jati diri TNI yang profesional dengan tidak berpolitik praktis dan tidak berbisnis, Pasal 39 huruf 2, 3, dan 4 terkait larangan prajurit terlibat dalam kegiatan politik praktis, bisnis, maupun dipilih menjadi anggota legislatif, serta Pasal 47 ayat (2) soal sejumlah jabatan yang dapat diduduki prajurit aktif.

Permohonan uji materi UU TNI diajukan pada 13 Maret lalu. Namun, DPR dan pemerintah secara resmi mengesahkan Rancangan UU TNI tentang Perubahan UU Nomor 34/2004 itu pada 20 Maret, atau sepekan setelah permohonan Halkis didaftarkan. UU TNI baru itu lantas dinomori sebagai UU Nomor 3/2025 yang disahkan Presiden Prabowo Subianto pada 26 Maret.

Salah satu beleid yang direvisi dalam UU TNI hasil perubahan itu menyangkut Pasal 47 yang dimohonkan Halkis. Pasal 47 ayat (1), misalnya, memperluas jabatan sipil dari yang sebelumnya berjumlah 10 menjadi 14. Sementara, ayat (2)-nya membuka kesempatan bagi prajurit aktif untuk menduduki jabatan sipil lainnya pada kementerian/lembaga setelah mengundurkan diri atau pensiun dari kedinasan. (H-3)