Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terus dibahas di Komisi I DPR. Perubahan beleid itu tak ditargetkan waktu penyelesaiannya.
"Revisi UU Penyiaran mungkin nanti setelah di masa sidang yang akan berikutnya ya. Saya enggak mau set target dulu," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.
Dave mengatakan banyak hal yang perlu dibahas di revisi UU Penyiaran. Karena banyak perkembangan di sektor penyiaran.
"Penyiaran ini kan berubah terus ya dulu itu kan hanya analog switchoff, sekarang ini kan menjadi pembahasan akan over the top (OTT) dan Digital Platform ya. Apakah kita masukan dalam undang-undang atau perlu kita buat undang-undang terpisah, nah ini yang formulasinya sedang kita godok," ucap Dave.
Komisi I DPR disebut terus belanja masalah terkait muatan di Revisi UU Penyiaran. Sehingga, nantinya Revisi UU Penyiaran sudah mencakup semua elemen untuk jangka panjang.
"Jadi kita terus belanja masalah sembari kita buat satu formulasi yang bisa diterima dan bermanfaat. Karena kita ingin jangan sebentar-sebentar direvisi lagi direvisi lagi, jadi undang-undang ini bisa bermanfaat untuk jangka panjang," kata Dave. (P-1)
WACANA soal pemberian kewarganegaraan ganda atau dwi kewarganegaraan bagi diaspora bertalenta disebut sebagai angin segar yang bisa membuat Indonesia tak kehilangan SDM berkualitas.
KOMISI I DPR RI jajaki kerja sama di bidang keamanan siber atau cyber security dengan Australia dalam kunjungan kehormatan (courtesy call) delegasi Kementerian Dalam Negeri Australia.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menilai pers berperan penting dalam memajukan akses dan penyebaran informasi kepada masyarakat.
ANGGOTA Komisi I DPR, TB Hasanuddin, mengatakan larangan tayangan eksklusif jurnalisme investigasi bisa menghancurkan demokrasi.
ANGGOTA Komisi I DPR RI, Jazuli Juwaini mendukung penuh upaya aparat penegak hukum dalam memberantas judi online (judol) hingga ke akar-akarnya.
WAKIL Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, mengapresiasi langkah TNI Angkatan Laut (TNI AL) dalam memperkuat pengamanan laut Indonesia.
Komnas HAM meminta aparat keamanan untuk tidak menggunakan tindakan kekerasan dalam menjaga keamanan, serta mengedepankan pendekatan yang lebih humanis dan terukur
KAUKUS Muda Betawi merampungkan draf usulan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Polisi menangkap 301 orang terkait aksi unjuk rasa revisi Undang-Undang Pilkada yang berakhir ricuh kemarin. Saat ini 112 orang di antaranya sudah dipulangkan.
Swedia memiliki UU mengenai kebebasan berekspresi dan protes, tetapi UU tersebut seharusnya tidak melewati batas hingga mengarah pada ujaran kebencian.
Wakil Direktur Imparsial, Gufron Mabruri, menilai pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) yang dilakukan DPR RI belum perlu dibahas.
Dalam pasal itu, ketentuan pidananya ialah hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp100 juta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved