Konflik AS-Venezuela, Keselamatan WNI Harus jadi Prioritas Utama

SITUASI politik Venezuela yang memanas pada Januari 2026 menyita perhatian dunia internasional. Apalagi setelah Presiden Nicolás Maduro ditangkap Amerika Serikat (AS) dan dibawa ke pengadilan federal di New York. 

Krisis ini tidak hanya mengguncang stabilitas internal Venezuela. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran luas terkait kedaulatan negara, intervensi asing, serta dampaknya terhadap warga sipil, termasuk Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah tersebut.

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar, Yudha Novanza Utama, menegaskan pemerintah Indonesia harus menjadikan keselamatan WNI sebagai prioritas utama di tengah eskalasi konflik geopolitik. Ia mengapresiasi langkah cepat Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI melalui KBRI Caracas yang secara aktif memantau kondisi keamanan, memastikan komunikasi dengan seluruh WNI, serta menyatakan bahwa hingga saat ini WNI di Venezuela dalam kondisi aman.

Baca juga : Kuba di Ambang Krisis Baru Jika Minyak Venezuela Terhenti

“Langkah proaktif pemerintah melalui pemantauan intensif dan komunikasi berkelanjutan dengan WNI merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi warganya di luar negeri,” ujarnya dikutip dari siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (6/1).

Yudha menilai, pemerintah perlu terus memperkuat pendataan WNI secara real-time, meningkatkan kewaspadaan, serta menyiapkan skenario kontingensi termasuk evakuasi apabila situasi keamanan memburuk. Menurutnya, pengalaman krisis di berbagai kawasan dunia menunjukkan bahwa kesiapsiagaan sejak dini menjadi kunci utama dalam mitigasi risiko keselamatan WNI.

“Perlindungan WNI tidak boleh bersifat reaktif. Negara harus selalu satu langkah lebih siap,” tegasnya.

Baca juga : Delcy Rodriguez Resmi Dilantik sebagai Presiden Sementara Venezuela

Lebih lanjut, Yudha menekankan krisis Venezuela juga menjadi pengingat penting bagi Indonesia akan arti strategis stabilitas politik, ketahanan nasional, dan diplomasi yang bermartabat. Ia menilai penyelesaian konflik internasional harus ditempuh melalui dialog dan mekanisme multilateral, bukan intervensi sepihak yang berpotensi menciptakan preseden berbahaya bagi negara berkembang. 

Dalam konteks ini, Indonesia didorong untuk mengambil peran aktif di forum internasional seperti PBB dan Gerakan Non-Blok guna mendorong de-eskalasi konflik dan perlindungan warga sipil.

Yudha menegaskan Indonesia harus tetap konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif, menjunjung tinggi kedaulatan negara. Selain memastikan negara hadir penuh dalam melindungi setiap WNI di mana pun berada.

“Di tengah dunia yang semakin tidak pasti, keselamatan WNI, ketahanan nasional, dan diplomasi damai harus menjadi fondasi utama kebijakan luar negeri Indonesia,” pungkasnya. (Z-2)