DPR Pembangunan IKN sebatas Ambisi Jokowi, bukan Kebutuhan Negara

ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar Taufan Pawe menuding pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hanya sebatas ambisi Presiden ke-7 RI, Jokowi Widodo, bukan merupakan kebutuhan negara. Ini diutarakan Taufan saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan Kepala Otorita IKN Nusantara Basuki Hadimuljono di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2).

"Kalau mendengar diskusi di warung-warung kopi, lebih banyak memandang bahwa pembangunan IKN itu hanya sebatas keinginan Presiden jokowi, bukan kebutuhan (negara)," ujarnya.

Bahkan, katanya, pembangunan IKN Nusantara menjadi beban besar Presiden Prabowo Subianto di tengah pengetatan anggaran pemerintah. Taufan kemudian berpendapat ketimbang fokus meneruskan pembangunan IKN, para pembantunya diminta mendukung program Asta Cita yakni swasembada pangan.

"Saya melihat ada situasi dan keadaan tanda kutip menjadi beban presiden Jokowi dan juga sekaligus sangat menjadi beban Pak Prabowo," tuturnya.

"Saya juga melihat semangat Prabowo yang susah dibendung yaitu ingin swasembada pangan. Saya juga punya pandangan bahwa harga mati mendukung program Asta Cita," sambung Taufan.

Mantan Wali Kota Parepare itu mengaku tidak setuju jika setiap kementerian dan lembaga dipindahkan ke IKN. Rencananya, semua jajaran Otorita Ibu Kota Nusantara (Badan Otorita IKN) akan berkantor di ibu kota baru pada bulan depan.

"Pas jadi wali kota dulu, dalam hati saya melawan, meronta-ronta, apa iya dalam kondisi negara seperti ini, kenapa semua kementerian dibawa ke sana? Bahkan, bukan uang sedikit yang sudah investasi di sana," pungkasnya. (Z-9)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Putri Rosmalia