Headline
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Di Indonesia, cukai rokok sulit sekali naik, apalagi pada tahun politik.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar Taufan Pawe menuding pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hanya sebatas ambisi Presiden ke-7 RI, Jokowi Widodo, bukan merupakan kebutuhan negara. Ini diutarakan Taufan saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan Kepala Otorita IKN Nusantara Basuki Hadimuljono di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2).
"Kalau mendengar diskusi di warung-warung kopi, lebih banyak memandang bahwa pembangunan IKN itu hanya sebatas keinginan Presiden jokowi, bukan kebutuhan (negara)," ujarnya.
Bahkan, katanya, pembangunan IKN Nusantara menjadi beban besar Presiden Prabowo Subianto di tengah pengetatan anggaran pemerintah. Taufan kemudian berpendapat ketimbang fokus meneruskan pembangunan IKN, para pembantunya diminta mendukung program Asta Cita yakni swasembada pangan.
"Saya melihat ada situasi dan keadaan tanda kutip menjadi beban presiden Jokowi dan juga sekaligus sangat menjadi beban Pak Prabowo," tuturnya.
"Saya juga melihat semangat Prabowo yang susah dibendung yaitu ingin swasembada pangan. Saya juga punya pandangan bahwa harga mati mendukung program Asta Cita," sambung Taufan.
Mantan Wali Kota Parepare itu mengaku tidak setuju jika setiap kementerian dan lembaga dipindahkan ke IKN. Rencananya, semua jajaran Otorita Ibu Kota Nusantara (Badan Otorita IKN) akan berkantor di ibu kota baru pada bulan depan.
"Pas jadi wali kota dulu, dalam hati saya melawan, meronta-ronta, apa iya dalam kondisi negara seperti ini, kenapa semua kementerian dibawa ke sana? Bahkan, bukan uang sedikit yang sudah investasi di sana," pungkasnya. (Z-9)
Otorita IKN menegaskan pembangunan proyek di Ibu Kota Nusantara atau IKN tetap berjalan. Penegasan ini disampaikan di tengah isu monatorium pembangunan IKN
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
ANGGOTA Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia meminta pemerintah mengambil sikap yang tegas terkait Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespons soal usulan moratorium atau penundaan sementara pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia tak mempersoalkan usulan Partai NasDem terkait Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
Ray Rangkuti mendorong wakil presiden (wapres) segera berkantor di IKN daripada mengganti status IKN jadi ibukota provinsi Kalimantan Timur
Penundaan pemindahan ASN ke IKN disebut karena situasi fiskal Indonesia yang sedang menghadapi tekanan fiskal.
Pada rapat tersebut, Bimo membeberkan progres pembangunan di kawasan istana, Kemenko, dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) serta ekosistemnya.
Pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, masih ditunda. Penundaan ini karena belum ada perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengharapkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mau melirik dan mendorong investasi ke IKN.
KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, enam perusahaan bank akan mulai melakukan pembangunan di IKN Nusantara setelah lebaran 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved