PKS: Efisiensi Anggaran Wajib, tapi untuk Pendidikan dan Kesehatan Harus Ditambah

ANGGOTA Komisi II DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera merespon soal rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan melakukan efisiensi anggaran negara hingga Rp750 triliun.

Mardani mengungkapkan pemerintah memang harus melakukan penghematan anggaran negara. Namun, ia menilai perlu dilihat apakah sektor tersebut perlu anggarannya kena efisiensi. Beberapa yang menurutnya sebaiknya tak perlu ada efisiensi adalah anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan.

"Penghematan perlu bahkan wajib. Tapi mesti dibedah mana yang dihemat dan mana yang ditambah. Biar jelas fokus dan prioritasnya. Misal untuk pendidikan mesti ditambah. Untuk kesehatan mesti ditambah. Untuk menyediakan pekerjaan termasuk honorer yang dijadikan P3K wajib ditambah. Untuk desa wajib ditambah," kata Mardani, kepada Media Indonesia, Minggu (16/2).

Baca juga : Kemendiktisaintek Batalkan Pemangkasan Anggaran Beasiswa

Mardani mengungkapkan pemetaan efisiensi anggaran perlu dilakukan lebih rinci ke depannya agar jelas mana saja anggaran yang tidak produktif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

"Jadi hemat yang tidak perlu berikan pada yang memperkuat kelas menengah dan pedesaan," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan efisiensi anggaran akan dilakukan hingga tiga putaran dengan total mencapai Rp750 triliun.

Baca juga : Efisiensi Anggaran Pendidikan Diharapkan Tidak Ganggu Pelayanan Pendidikan Anak

Adapun, pada tahap pertama, penghematan anggaran telah mencapai Rp306,69 triliun. Penghematan ini diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Kemudian, pada tahap kedua, Prabowo menargetkan efisiensi anggaran hingga Rp308 triliun. Namun, dia tidak mengungkapkan timeline pelaksanaan penghematan putaran kedua tersebut.

Lalu, pada tahap ketiga, penghematan akan dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di mana dividen yang ditargetkan BUMN mencapai Rp300 triliun. Menurutnya, dari total tersebut, sebesar Rp200 triliun digunakan untuk negara dan Rp100 triliun dikembalikan ke BUMN.

"Dividen dari BUMN Rp300 triliun, Rp100 triliun dikembalikan (ke BUMN), totalnya kita punya Rp750 triliun. (US$)24 miliar terpaksa saya pakai untuk makan bergizi, rakyat kita, anak-anak kita, tidak boleh kelaparan. Kalau ada anak orang kaya, makan enak, nggak apa-apa," kata Prabowo. (H-3)