Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Presiden Prabowo Subianto mengklaim bahwa anggaran pendidikan saat ini merupakan yang tertinggi dibandingkan era presiden-presiden sebelumnya. Hal ini ia sampaikan saat meresmikan Kampus Bhinneka Tunggal Ika Universitas Pertahanan di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu, 11 Juni 2025.
“(Alokasi anggaran pendidikan) kalau tidak salah yang tertinggi selama sejarah RI,” ujar Prabowo dalam pidatonya yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden.
Presiden menjelaskan bahwa lembaga pendidikan merupakan penentu apakah suatu bangsa akan berhasil atau tidak. Karena itu, ia menyatakan hendak fokus meningkatkan kualitas pendidikan di Tanah Air.
Selain itu, Prabowo menyebut bahwa anggaran pendidikan di era kepemimpinannya menjadi yang tertinggi dibandingkan anggaran lainnya. Hal tersebut telah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
“Undang-undang mengharuskan kita menganggarkan 20 persen untuk pendidikan. Kalau tidak salah, anggaran kita di atas itu,” bebernya.
Sebagai informasi, dalam APBN 2025, anggaran pendidikan mencapai Rp724,3 triliun. Anggaran tersebut memang lebih tinggi dibandingkan anggaran pendidikan dalam APBN 2024, yakni sebesar Rp665 triliun.(Bob/P-1)
JPPI menyebut anggaran pendidikan nasional cukup untuk mengimplementasikan sekolah gratis jenjang SD-SMP negeri dan swasta.
MK menetapkan bahwa pendidikan dasar mencakup jenjang SD dan SMP wajib diselenggarakan secara gratis. Kekhawatiran muncul menyangkut pembiayaan operasional sekolah swasta.
Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi menyoroti ketidaktepatan alokasi anggaran pendidikan 20% dari APBN.
Meski pemerintah berkomitmen tidak akan menaikkan UKT, Agus pun menilai pemangkasan bisa memaksa PTN untuk menaikkan uang kuliah tunggal (UKT).
ANGGOTA Komisi XIII DPR RI, Yan Mandenas mengatakan aspirasi soal pendidikan gratis menjadi masukan bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap alokasi dana Otsus.
GURU Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Umbu Rauta menanggapi berbagai tanggapan terhadap putusan MK tentang pemisahan Pemilu.
Puan mengatakan pimpinan partai politik juga akan membahas putusan MK terkait pemisahan pemilu. Setelah itu, kata ia, pimpinan partai politik akan memberikan pandangan dan sikap bersama.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan sekolah gratis untuk pendidikan dasar negeri dan swasta hingga saat ini belum dilakukan secara merata di Indonesia.
Komnas HAM mencatat pada Pemilu maupun Pilkada 2024, setidaknya ada 181 orang anggota tim penyelenggara yang meninggal dunia.
KOORDINATOR Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menanggapi pernyataan Hakim MK soal sekolah gratis.
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved