Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
Presiden Prabowo Subianto mengklaim bahwa anggaran pendidikan saat ini merupakan yang tertinggi dibandingkan era presiden-presiden sebelumnya. Hal ini ia sampaikan saat meresmikan Kampus Bhinneka Tunggal Ika Universitas Pertahanan di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu, 11 Juni 2025.
“(Alokasi anggaran pendidikan) kalau tidak salah yang tertinggi selama sejarah RI,” ujar Prabowo dalam pidatonya yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden.
Presiden menjelaskan bahwa lembaga pendidikan merupakan penentu apakah suatu bangsa akan berhasil atau tidak. Karena itu, ia menyatakan hendak fokus meningkatkan kualitas pendidikan di Tanah Air.
Selain itu, Prabowo menyebut bahwa anggaran pendidikan di era kepemimpinannya menjadi yang tertinggi dibandingkan anggaran lainnya. Hal tersebut telah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
“Undang-undang mengharuskan kita menganggarkan 20 persen untuk pendidikan. Kalau tidak salah, anggaran kita di atas itu,” bebernya.
Sebagai informasi, dalam APBN 2025, anggaran pendidikan mencapai Rp724,3 triliun. Anggaran tersebut memang lebih tinggi dibandingkan anggaran pendidikan dalam APBN 2024, yakni sebesar Rp665 triliun.(Bob/P-1)
JPPI menyebut anggaran pendidikan nasional cukup untuk mengimplementasikan sekolah gratis jenjang SD-SMP negeri dan swasta.
MK menetapkan bahwa pendidikan dasar mencakup jenjang SD dan SMP wajib diselenggarakan secara gratis. Kekhawatiran muncul menyangkut pembiayaan operasional sekolah swasta.
Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi menyoroti ketidaktepatan alokasi anggaran pendidikan 20% dari APBN.
Meski pemerintah berkomitmen tidak akan menaikkan UKT, Agus pun menilai pemangkasan bisa memaksa PTN untuk menaikkan uang kuliah tunggal (UKT).
ANGGOTA Komisi XIII DPR RI, Yan Mandenas mengatakan aspirasi soal pendidikan gratis menjadi masukan bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap alokasi dana Otsus.
ANGGOTA Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amalia menilai program Sekolah Rakyat akan berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan sekolah gratis.
Kepala Suku Dinas (Sudin) Pendidikan Wilayah II Jakarta Barat Diding Wahyudin menyebut empat sekolah itu berada di Kecamatan Grogol Petamburan dan Kebon Jeruk.
Haedar berpendapat, implementasi hal tersebut, yakni sekolah swasta gratis bukan hal yang mudah diimplememtasikan di negara besar dengan penduduk lebih dari 281 juta jiwa.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pihaknya akan mempercepat pelaksanaan program sekolah swasta gratis yang direncanakan uji coba dalam waktu dekat.
Putusan MK ini, merupakan tonggak penting dalam kemajuan hak asasi manusia di Indonesia, utamanya pada sektor pendidikan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved