Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Prabowo Subianto mengklaim bahwa anggaran pendidikan saat ini merupakan yang tertinggi dibandingkan era presiden-presiden sebelumnya. Hal ini ia sampaikan saat meresmikan Kampus Bhinneka Tunggal Ika Universitas Pertahanan di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu, 11 Juni 2025.
“(Alokasi anggaran pendidikan) kalau tidak salah yang tertinggi selama sejarah RI,” ujar Prabowo dalam pidatonya yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden.
Presiden menjelaskan bahwa lembaga pendidikan merupakan penentu apakah suatu bangsa akan berhasil atau tidak. Karena itu, ia menyatakan hendak fokus meningkatkan kualitas pendidikan di Tanah Air.
Selain itu, Prabowo menyebut bahwa anggaran pendidikan di era kepemimpinannya menjadi yang tertinggi dibandingkan anggaran lainnya. Hal tersebut telah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
“Undang-undang mengharuskan kita menganggarkan 20 persen untuk pendidikan. Kalau tidak salah, anggaran kita di atas itu,” bebernya.
Sebagai informasi, dalam APBN 2025, anggaran pendidikan mencapai Rp724,3 triliun. Anggaran tersebut memang lebih tinggi dibandingkan anggaran pendidikan dalam APBN 2024, yakni sebesar Rp665 triliun.(Bob/P-1)
PENDIDIKAN merupakan salah satu sektor penting bagi pembangunan suatu negara.
Para pemohon mempersoalkan Pasal 22 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026.
PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) bertujuan meningkatkan kualitas fisik generasi muda sekaligus menjalankan kewajiban negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Kemendikdasmen memastikan akan melakukan realokasi anggaran pada tahun 2026 guna mempercepat pemulihan sistem pendidikan di wilayah terdampak bencana Sumatra.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional.
Anggaran Kemendikdasmen disebut harus minimal sekitar Rp110 triliun agar dapat secara maksimal menjalankan berbagai program baik itu tunjangan untuk para guru hingga wajib belajar.
Pembentuk undang-undang tetap wajib tunduk pada rambu-rambu konstitusional yang telah ditegaskan MK.
Menurut Titi, menaikkan atau menurunkan ambang batas bukan hanya tidak rasional, tetapi juga berpotensi memperdalam ketidakadilan representasi politik.
Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai kedudukan Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) dan Kolegium Kesehatan belum cukup tegas sehingga multitafsir.
Kewenangan pemerintah sebagai regulator tetap diperkuat, khususnya dalam memastikan sistem perizinan, pembinaan kompetensi, pengelolaan pelatihan tenaga medis dan tenaga kesehatan
MK melihat bahwa fragmentasi atau tercerai-berainya organisasi profesi justru melemahkan pengawasan dan membahayakan pasien.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved