Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
KETUA Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem Komisi II DPR RI, Ujang Bey, mengatakan, kebijakan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Dalam Negeri yang kembali mengizinkan pemerintah daerah menggelar rapat di hotel guna menggenjot perekonomian daerah, harus disikapi secara bijak. Ia mengatakan ketika sudah ada izin dari pemerintah pusat bukan berarti pemerintah daerah tidak bijak menggunakan anggaran untuk rapat di hotel.
“Pernyataan Mendagri bagi pemerintah daerah juga harus disikapi dengan bijak, bukan berarti keran terbuka lebar begitu saja,” ujar Bey melalui keterangannya, Rabu (11/6).
Bey mengungkapkan meski geliat efisiensi digaungkan pemerintah pusat, namun pemerintah daerah yang memiliki kemampuan fiskal mumpuni memerlukan langkah yang berdampak pada roda perekonomian. Ia mengatakan dengan kebijakan pemda rapat di hotel ini memberikan dampak positif bagi geliat bisnis perhotelan daerah.
"Pemerintah daerah boleh melakukan rapat-rapat di hotel merupakan angin segar bagi bisnis perhotelan. Beberapa waktu lalu memang sempat banyak hotel di daerah yang mengibarkan ‘bendera putih’,” ungkapnya.
“Walaupun secara prinsip pemerintah pusat sedang melakukan efisiensi, tapi bagi daerah yang memiliki kemampuan APBD bagus, bisa melakukan kegiatan-kegiatan di hotel,” paparnya.
Maka dari itu, izin untuk pemerintah daerah menggelar rapat di hotel harus disikapi secara bijak dalam hal penggunaan anggaran. Termasuk, mempertimbangkan efek program yang berpengaruh terhadap perekonomian daerah.
“Terpenting dunia usaha perhotelan dan pemerintah daerah bisa saling berkerja sama, berkesinambungan, dan saling menguntungkan dari segi investasi dan penyerapan tenaga kerja daerah,” pungkasnya.(M-2)
LANGKAH Presiden Prabowo Subianto menaikkan gaji hakim hingga 280% dinilai bukan jawaban untuk mengikis fenomena korupsi pada lembaga peradilan.
“Saya tidak ada rencana mau reshuffle. Sementara saya menilai tim saya bekerja dengan baik. Kita buktikan minggu demi minggu hasil capaian yang kita lakukan,”
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan bahwa peran hakim sangatlah penting karena sebagai benteng terakhir keadilan.
SHI menegaskan bahwa keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait kenaikan gaji hakim bukanlah hadiah tapi sebagai pengakuan konstitusional atas hak yang selama ini tertunda.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan Indonesia harus menjadi killing ground bagi bandar dan jaringan narkoba.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Ia menyatakan keyakinannya bahwa sistem hukum Indonesia semakin kuat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved