Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
MESKI ada efisiensi anggaran, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) membatalkan efisiensi anggaran dengan memangkas Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Dengan demikian dana beasiswa diberikan kepada para mahasiswa tetap berjalan tanpa adanya pemangkasan anggaran beasiswa.
Hal itu disampaikan Rektor Universitas Indonesia, Heri Hermansyah, Jum'at (14/02/2025) petang. Menurut Heri, ini keputusan baru yang ditetapkan Kementerian Diktisainstek. Sebelumnya Kemendiksaistek mengeluarkan kebijakan tentang efisiensi anggarap yang berdampak pada BOPTN.
"Efisiensi anggaran yang kita dengar kemarin dalam RDP antara Diktisains dengan DPR, ini tentunya menjadi perhatian oleh perguruan tinggi. Dan hari ini kita dengar informasi Kementerian Keuangan bahwa tidak ada pemotongan untuk pos-pos yang terkait beasiswa"
Heri menegaskan, nantinya kampus UI akan melakukan penelusuran terkait kemampuan masing-masing mahasiswa dalam membayar uang kuliah. Untuk itu UI akan membentuk tim dengan melibatkan para mahasiswa guna memberikan beasiswa atau batasan pembayaran uang kuliah yang tepat sasaran.
Sebelumnya, isu tentang anggaran pemangkasan anggaran beasiswa ramai diperbincangkan. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyoroti sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan anggaran pendidikan tahun 2025. Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menilai pemotongan anggaran bukan hanya bermasalah pada nominalnya, tetapi juga pada perencanaan dan distribusinya.
"Ini jelas menunjukkan lemahnya visi Presiden terkait pendidikan. Bisa jadi, pendidikan memang tidak menjadi prioritas utama dalam pemerintahan saat ini. Lalu, sebenarnya ke mana arah pendidikan kita?" ujar Ubaid. (H-3)
Anwar-Reny mencatat capaian program BERANI di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, mulai dari 23.568 beasiswa hingga layanan kesehatan bagi 135.084 warga.
Farhan menyebut, dalam pendekatan yang lebih logis, penerima beasiswa negara seharusnya memiliki komitmen moral untuk kembali dan berkontribusi bagi Indonesia.
EMPAT alumni telah mengembalikan dana sebesar Rp1 hingga Rp2 miliar karena terbukti dijatuhi sanksi akibat tak menjalankan kewajiban mereka. Hal itu disampaikan Direktur Utama LPDP
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) masih menghitung besaran dana beasiswa yang akan dikembalikan oleh alumni Arya Iwantoro, suami Dwi Sasetyaningtyas
Pengamat soroti polemik mantan penerima beasiswa LPDP. Simak analisis mengenai celah aturan, dilema karier, dan urgensi perencanaan tenaga kerja nasional.
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Stella Chrstie ikut memberikan tanggapan terkait alumni LPDP viral karena ogah anaknya menyandang status WNI.
Juru bicara Gus Yaqut, Anna Hasbie, mengungkapkan pembagian kuota Haji Tambahan 2024 harus dilihat secara utuh. Hal itu pula yang mendasari penerbitan Buku Putih Kuota Haji Tambahan 2024.
PUSaKO menyampaikan enam poin penting. Pertama, mempertahankan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat sebagai implementasi konkret kedaulatan rakyat.
Perludem menantang klaim partai politik yang menyebut sistem pemilihan langsung sebagai penyebab utama tingginya biaya politik di Indonesia. Pilkada Lewat DPRD
MAYORITAS aparatur sipil negara (ASN) mendukung kebijakan efisiensi anggaran. Hanya saja, ada kekhawatiran signifikan terhadap dampak pada kualitas layanan.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pemberantasan korupsi di Indonesia masih stagnan karena terlalu berfokus pada penindakan.
Selain transparansi, kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menjadi sorotan utama FITRA.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved