Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Komisi II DPR membantah telah mempersiapkan pergantian anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pasalnya, Komisi II DPR telah mengevaluasi kinerja para anggota DKPP secara tertutup.
"Tidak, terlalu jauh itu. Belum ada," kata Wakil Ketua DPR Bahtra Banong di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.
Dia mengaku hasil evaluasi tersebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR. Namun, belum ada tanggapan dari pimpinan DPR. Bahtra juga merespons soal rapat yang digelar tertutup. Rapat sengaja tertutup karena berkaitan dengan kinerja mitra komisi.
"Saya pikir, komisi punya mitra kerja dan mereka berhak untuk melakukan evaluasi dengan mitra kerja mereka," ucap dia.
Bahtra mengatakan evaluasi yang dilakukan Komisi II DPR terhadap DKPP bertujuan agar kinerja DKPP lebih ditingkatkan. Karena selama ini dinilai banyak kasus atau laporan dari daerah belum ditindaklanjuti.
Dia menekankan bahwa kasus itu jangan sampai tak ditangani. Bahkan, dalam jeda waktu yang lama baru disidangkan dan berujung kisruh di publik.
"Jadi kami ingin bahwa setiap ada laporan, setiap ada kasus-kasus, sesegera mungkin DKPP menyelesaikannya dengan waktu yang singkat," jelas dia.
Berikutnya, DKPP juga diminta terbebas dari intervensi politik. Dalam hal ini yaitu terkait setiap keputusan dan hasil sidang DKPP.
"Tidak boleh dipengaruhi oleh keputusan politik dari manapun. Mereka harus mengambil keputusan dengan seobjektif mungkin," kata Bahtra.
Sebelumnya, Komisi II DPR menggelar rapat evaluasi kinerja secara tertutup dengan DKPP. Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf Macan Effendi merespons soal rapat tersebut sebagai implementasi tata tertib (tabib) baru parlemen yang memberikan kewenangan mengevaluasi pejabat publik.
"Mungkin kalau tata tertib itu fungsinya bagaimana kita melakukan controling check and balance, ya. Jadi bukan seperti yang dipikirkan, wah bahwa akan ada apa gitu ya, engga, itu check and balances. Jadi kita menjalankan fungsi evaluasi, check and balance terhadap pengaduan-pengaduan masyakarat," kata Dede di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Februari 2025.(P-1)
Ada beberapa anggota Kabinet Merah Putih yang kinerja kurang greget.
Para pejabat dan ASN di Pemkab Bandung harus bekerja dengan ikhlas dan sungguh-sungguh guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved