Tatib DPR terkait Evaluasi Pejabat Timbulkan Polemik, Ini Alasannya

GURU Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Umbu Rauta menilai revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib) terkait kewenangan DPR mengevaluasi secara berkala pejabat negara yang telah mereka pilih menimbulkan polemik baru. Umbu menjelaskan alasan revisi peraturan tersebut menimbulkan polemik.

Pertama, secara substansi, sesuai UUD NRI 1945 maupun UU MD3, DPR memang berfungsi dan bertugas mengawasi pelaksanaan undang-undang, pelaksanaan APBN, dan kebijakan Pemerintah.  Namun,  pengawasan terhadap pejabat publik yang telah diuji kelayakan dan kepantasan oleh DPR melalui evaluasi secara berkala seharusnya tidak sampai pada rekomendasi pemberhentian pejabat publik.

"Alasan dan tata cara pemberhentian pejabat publik seperti Gubernur BI, Panglima TNI, Kapolri, Ketua OJK, Hakim Agung, Hakim Konstitusi, Komisioner KPK, Komisioner lainnya, telah diatur pada UU masing-masing," kata Umbu kepada Media Indonesia, Kamis (6/2).

Baca juga : Tanggapi Revisi Tatib, Ketua Baleg Sebut DPR tak Punya Hak Copot Pejabat

Selanjutnya, Umbu menilai, dari aspek bentuk hukum dan daya ikat norma Peraturan Tata Tertib DPR materi muatannya lebih berlaku untuk internal DPR, tidak mengikat ke luar. Ia mengatakan hakikat materi muatan Peraturan Tata Tertib DPR yaitu peraturan prosedural terkait mekanisme pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang PR yang telah diatur pada UU MD3, tidak mengatur norma baru yang seharusnya pada level atau tataran Undang-undang.

"Ketiga, meski DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat, ada kekhawatiran pelaksanaan fungsi dan wewenang evaluasi berkala bisa tergelincir pada pertimbangan subyektif kelembagaan, manakala ada dugaan pejabat publik dimaksud tidak berperan sejalan keinginan DPR," katanya.

Sebelumnya, revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib) telah disahkan. Perubahan itu mengatur soal pejabat negara hasil uji kelayakan boleh dievaluasi parlemen.

Baca juga : Fit and Proper Test Pejabat oleh DPR Perlu Dievaluasi

"Kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap hasil pembahasan revisi peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib) apakah dapat disetujui?" ujar Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir saat mengambil keputusan pada Rapat Paripurna ke-12 DPR Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2025.

Seluruh anggota DPR yang hadir di rapat paripurna menyatakan setuju. Adapun perubahan beleid itu tertuang pada Pasal 228 A.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Sturman Panjaitan melaporkan hasil pembahasan di Badan Legislasi (Baleg) DPR tentang perubahan Tatib. Dia menuturkan Pasal 228 ayat (1) mengatur pejabat negara yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPR bisa dilakukan evaluasi berkala.

Baca juga : DPR Bisa Evaluasi Lembaga Negara, Independensi Lembaga Negara Dinilai Terancam

"Dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR terhadap hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud pasal 227 ayat (2) DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR," kata Sturman.

Kemudian, pada ayat (2) mengatur hasil evaluasi tersebut bersifat mengikat dan disampaikan oleh komisi kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme.

"Hasil evaluasi yang sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat mengikat dan disampaikan oleh komisi yang melakukan evaluasi kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku," kata Sturman. (Z-9)