Komisi II DPR Sebut Pembangunan IKN tidak Perlu Tergesa-gesa

ANGGOTA Komisi II DPR RI Indrajaya menegaskan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak perlu tergesa-gesa. Ia menilai yang terpentinf ialah pembangunan IKN Nusantara sesuai tahapan yang terukur.

Hal ini disampaikannya menyusul Otoritas Ibu Kota Negara (OIKN) yang memperoleh tambahan anggaran pasca keluarnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 untuk memiliki komitmen yang tinggi dan memiliki jiwa patriotik.

"Jangan sampai karena kondisi keuangan negara yang sedang dalam penataan, menghapus jiwa pengorbanan kita untuk tanah air" ujar Indrajaya melalui keterangannya, Senin (17/2).

Baca juga : Efisiensi Anggaran Kemenkeu Capai Rp2,12 Triliun

Indra mengingatkan, pembangunan IKN Nusantara merupakan amanat UU Nomor 3 Tahun 2022. Sepanjang UU masih berlaku, maka pembangunan terus dijalankan. Ia meminta terbitnya Inpres efisiensi anggaran negara tidak melunturkan tanggung jawab pejabat-pejabat OIKN.

"Yang terpenting ada milestone (target) yang terukur, karena ada yang namanya force majure, dan ada pula kebutuhan mendesak seperti pengentasan kemiskinan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat," terang politisi asal Dapil Papua Selatan itu.

Indra menjelaskan, dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II dengan OIKN, pada Rabu (12/2), OIKN yang semula menerima imbas pemotongan anggaran dari Pagu Rp6,3 triliun menjadi Rp 1,1 triliun, ditambah kembali menjadi Rp5,2 triliun.

Baca juga : Tekan Defisit APBN, K/L Diminta Lakukan Penghematan

Anggaran tersebut belum termasuk untuk pembangunan gedung legislatif, yudikatif dan ekosistem pendukungnya yang telah disetujui senilai Rp8,1 triliun pada tahun 2025.

"Bila sebelumnya saya nyatakan tidak ada salahnya menunda IKN Nusantara karena pemblokiran anggaran, maka saatnya kembali melaksanakan pembangunan sesuai tahapan, tidak usah tergesa-gesa," kata Politisi Fraksi PKB ini.

Indra pun menjelaskan, bahwa anggaran IKN Nusantara juga ada di Kementerian PU. Karena Kementerian PU mengalami pemblokiran anggaran sebesar 80 persen dari DIPA 2025 sebesar Rp110,95 triliun  menjadi Rp29,57 triliun. Maka, oleh Kementerian PU, anggaran IKN Nusantara yang semula Rp60,6 triliun menjadi Rp14,87 triliun.

"Tentu saya berharap pada pembahasan anggaran selanjutnya, anggaran IKN Nusantara akan ditambah, apalagi ini sifatnya pemblokiran yang dimungkinkan dibuka kembali," terang Indra. (Faj/I-2)