Tekan Defisit APBN, K/L Diminta Lakukan Penghematan

MENTERI Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa meminta seluruh kementerian/lembaga untuk kembali meninjau anggaran belanja non operasionalnya dan melakukan efisiensi belanja. Dengan begitu defisit anggaran pendapatan dan belanja negara dapat ditekan.

"Jadi saya kira, memang tone saya belanja non ops (operasional) K/L itu tolong dilihat lagi. Saya ingin diturunkan, kenapa tidak? Belanja ops sepanjang itu rasional, kita naikkan karena itu bisa menjadi contoh bagi daerah dan membuka partisipasi masyarakat dalam pembangunan," ujarnya dalam Rakornas Pelaksanaan Anggaran 2022, Rabu (13/4).

Upaya itu menurutnya perlu dilakukan lantaran kondisi perekonomian global masih dalam keadaan tak menentu akibat konflik Rusia dengan Ukraina. Keadaan geopolitik di Eropa Timur itu merambat pada kenaikan harga komoditas dunia, peningkatan inflasi di sejumlah negara, dan berdampak pada APBN.

Kenaikan harga minyak mentah dunia misalnya, di satu sisi menambah pendapatan negara. Namun di lain sisi pengeluaran juga menebal lantaran pemerintah masih harus melakukan subsidi. Suharso mengatakan, akibat gejolak harga minyak dunia, defisit APBN diperkirakan bakal bertambah hingga Rp400 triliun.

"Saya ingin ingatkan bahwa sekarang APBN kita itu memang (ditargetkan) defisit 4,85% dengan asumsi harga minyak di US$68, sekarang menyentuh US$90-an, dan saya kira itu pasti akan ada defisit tambahan sekitar Rp300-Rp400 triliun. Memang ada windfall, tapi kita ada subsidi dan lainnya," tuturnya.

Di kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, APBN masih menjadi alat penyeimbang dalam ketidakpastian saat ini. Penanganan pandemi, pemulihan ekonomi, perlindungan kepada masyarakat, dan mengantisipasi dampak eksternal menjadi tugas prioritas kebijakan anggaran negara.

Baca juga: Bea Cukai Layani Ekspor Produk Rotan dan Hasil Bumi

Meski didesain fleksibel dan adaptif mengikuti situasi yang berkembang, APBN mesti disehatkan kembali untuk menjaga kesinambungan fiskal. Karenanya, K/L diminta untuk mempertajam prioritas belanja dan terlibat aktif dalam upaya pemulihan ekonomi.

"Saya memahami bahwa ini bukan tugas mudah bagi seluruh K/L selama tiga tahun ini, karena APBN terpaksa dan dipaksa berubah secara dinamis, karena tantangan yang kita hadapi bukan sesuatu yang biasa," imbuh Sri Mulyani.

"Dalam mengelola APBN, dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, kita memang akan diminta untuk terus melakukan kemampuan untuk fleksibel namun tetap fokus. Ini suatu kombinasi yang tidak mudah," tambahnya.

Oleh karena itu, ukuran untuk melihat kualitas belanja mestinya tak lagi dilihat berdasarkan penyerapan anggaran. Ani, sapaan karib Sri Mulyani meminta indikator kualitas belanja juga dilihat dari output dan outcome yang diperoleh.

Budaya belanja yang selama ini bergantung dari program yang dibentuk unit eselon I di tiap K/L mesti diubah. "Dulu tiap eselon I punya program sendiri, sehingga jumlah program identik dengan jumlah eselon I. Ini kita reformasi, sederhanakan, supaya program yang ada itu untuk pembanugnan dan berjalan antareselon atau bahkan kementerian," jelas Ani.

Di saat yang sama, penerapan value for money akan diberlakukan untuk mengukur efektivitas belanja tiap instansi. Dengan demikian pemanfaatan anggaran belanja menjadi efisien secara rasional.

"Kita juga berharap supaya K/L memiliki ownership pada anggarannya, kalau bagus kita akan beri penghargaan, kalau tidak kami berikan sanksi. Saat ini kami sedang mendesain hal itu, tujuannya bukan mempersulit K/L, tapi untuk berorientasi pada output dan outcome," pungkas Ani. (OL-4)