Komisi II DPR Akan Gelar Rapat Khusus Bahas Isu Pulau-pulau yang Dijual dan Bersengketa

KOMISI II DPR RI menjadwalkan rapat kerja khusus dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang berada di wilayah pesisir dan kepulauan. Rapat ini digelar sebagai respons atas isu terkait penjualan dan sengketa pulau-pulau di Indonesia yang belakangan menyita perhatian publik.

Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima menyampaikan, rapat tersebut akan dilangsungkan pada 7 Juli 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

"Akan segera kami undang dalam rapat kerja dengan Kementerian Dalam Negeri beserta mitra kerja kami dengan (pemerintah daerah) provinsi, kabupaten/kota, pesisir dan kepulauan," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima dikutip Antara, Rabu (25/6).

Baca juga : Komisi II DPR RI akan Panggil Mendagri, Gubernur Aceh dan Sumut Terkait Sengketa Empat Pulau

Menurut Aria, rapat ini akan membahas berbagai isu strategis seperti masalah ekonomi, batas wilayah, serta regulasi terkait pengelolaan daerah kepulauan dan pesisir. Salah satu isu penting yang juga akan dibahas adalah dugaan penjualan pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas dan sejumlah pulau lainnya melalui situs properti asing.

 Informasi tersebut mencuat setelah situs www.privateislandonline.com menampilkan daftar penjualan pulau-pulau tersebut dan viral di media sosial.

Aria juga menyoroti masalah lain yang berkaitan dengan wilayah pesisir dan kepulauan, seperti pengelolaan kawasan berstatus UNESCO Global Geopark, hingga persoalan pencemaran lingkungan akibat aktivitas produksi manusia.

Baca juga : Ketua MPR Minta Kemendagri dan ATR/BPN Bertindak Cepat Terkait Isu Penjualan Pulau

Ia menegaskan bahwa penanganan isu-isu tersebut tidak bisa dilakukan hanya oleh satu kementerian. Menurutnya, penyelesaian harus bersifat lintas sektoral dan melibatkan kolaborasi antarkementerian/lembaga serta pemerintah daerah.

"Ya, tidak hanya Kementerian Dalam Negeri, kami melihat ini harus lebih komprehensif, harus melibatkan sinergi kolaborasi dengan kementerian lain," tuturnya.

Lebih jauh, Aria menekankan pentingnya membangun orientasi pembangunan wilayah berbasis kepulauan. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki luas perairan yang jauh lebih besar daripada daratan, sehingga pemanfaatannya harus dirancang secara strategis dan terintegrasi.

"Inilah perlu sinergi, kolaborasi, koordinasi, sebenarnya mau diapakan konsepsi Indonesia-sentris ini dengan berbagai empowering sumber daya laut, sumber daya mineral, sumber daya pertanian perkebunan dan pariwisata. Ini harus ada lanskapnya, harus ada skala prioritasnya di masing-masing daerah supaya tidak tumpang tindih, bahkan berdampak pada kerugian di masing-masing daerah tersebut," ucap dia. (Ant/P-4)