Ketua MPR Minta Kemendagri dan ATR/BPN Bertindak Cepat Terkait Isu Penjualan Pulau

KETUA Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) segera merespons kabar mengenai penjualan pulau-pulau di Indonesia. Ia menekankan pentingnya langkah cepat agar aset negara tersebut tidak jatuh ke pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Saya kira Kemendagri dan Kementerian ATR/BPN harus bertindak cepat supaya pulau-pulau kita ini tidak jatuh ke tangan-tangan yang tidak bertanggungjawab," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/6).

Menurut Muzani, langkah mitigasi harus dilakukan segera selama situasi masih terkendali. Ia khawatir jika pemerintah terlambat bertindak, persoalan akan menjadi lebih rumit.

Baca juga : Kemenkomdigi Tindak Situs Penjualan Lima Pulau Indonesia

"Mumpung situasinya masih bisa ditangani nanti kalau terjadi (hal buruk) lebih ruwet lagi," ujar Muzani.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu juga menyayangkan adanya praktik penjualan pulau, apalagi jika menyangkut wilayah perbatasan. Ia menilai hal tersebut sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan.

"Ya saya kira itu adalah sebuah tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Terutama pulau-pulau terluar adalah pagar bagi perbatasan wilayah NKRI," ujar Muzani.

Sebelumnya, sebuah situs properti asing dilaporkan menawarkan empat pulau di Indonesia untuk dijual. Pulau-pulau tersebut adalah Pulau Sumba di Nusa Tenggara Timur (NTT), Anambas di Kepulauan Riau, Seliu di Bangka Belitung, dan Pulau Panjang di Nusa Tenggara Barat (NTB). (P-4)