Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan hasil kajian ulang terkait masuknya empat pulau ke wilayah Sumatera Utara yang semula tercatat sebagai wilayah Provinsi Aceh, akan diumumkan kepada publik secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Presiden sangat memberikan atensi dan akan mengambil keputusan dalam jangka waktu yang tidak lama. Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Dasco, saya kira seperti yang disampaikan persoalan ini adalah atensi kita semua,” katanya kepada awak media di Gedung Kemendagri pada Senin (16/6).
Bima menjelaskan bahwa pihaknya belum bisa menyampaikan isi substansi hasil kajian terbaru yang telah selesai dilakukan bersama jajaran lintas instansi dan para pakar sejarah terkait kepemilikan empat pulau tersebut. Namun, dari hasil kajian, ditemukan novum atau bukti baru terkait polemik pulau tersebut.
“Hari ini belum bisa kami sampaikan, sore ini laporan akan langsung kami sampaikan kepada Bapak Menteri untuk beliau sampaikan kepada Bapak Presiden,” jelasnya.
Bima menyampaikan bahwa novum baru yang ditemukan tersebut sangat penting untuk menentukan nasih kepemilikannya.
“Tetapi data-data ini sangat penting sekali untuk mengambil keputusan. Data-data ini insya Allah akan sangat bermanfaat untuk menghasilkan keputusan yang terbaik bagi semua,” ungkapnya.
Selain itu, Bima menegaskan bahwa tidak ada keputusan lama yang tidak bisa diubah atau diperbaiki untuk menyelesaikan kasus sengketa ini. Ia juga mengekalim telah mendengar berbagai aspirasi dan masukan dari berbagai pihak.
“Bukti baru itu penting untuk menjadi landasan sangat kuat yang bisa menentukan keputusan kepemilikan pulau. Apapun itu prosesnya tetapi kami tentu mendengar, menimbang, mempelajari semua masukan, semua data dan perspektif yang disampaikan untuk kemudian menjadi keputusan akhir,” tukasnya.
Untuk itu, Bima meminta masyarakat agar menunggu hasil putusan yang akan dibacakan langsung oleh Presiden Prabowo dalam waktu dekat.
“Mari kita tunggu saja ke arah mana tentu nanti akan melalui kajian, pembicaraan dari Pak Menteri Dalam Negeri yang dilaporkan kepada Bapak Presiden,” ujar Bima (P-4)
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian belajar dari kasus sengketa empat pulau Aceh.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang menyelesaikan sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut)
Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli mengaku kasihan dengan Presiden Prabowo Subianto yang kerap turun tangan selesaikan polemik para menterinya
Seskab mengungkap detik-detik Presiden Prabowo Subianto memutuskan empat pulau yang sebelumnya masuk ke wilayah Provinsi Sumatera Utara, kembali menjadi bagian dari Provinsi Aceh.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan polemik empat pulau Aceh dan Sumatra Utara (Sumut) bermula pada masa kepemimpinan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.
Jusuf Kalla (JK) menilai polemik status empat pulau di Aceh menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan Aceh
Menurut Bahtiar, partai politik merupakan salah satu pilar utama demokrasi sehingga negara perlu berkomitmen dalam mendukung operasional partai secara berkelanjutan.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, pihaknya akan mendalami substansi putusan tersebut sambil melakukan pembahasan secara internal.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Anggaran semuanya berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkecuali biaya perjalanan dibebankan pada para kepala daerah.
Retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN ini untuk mengukuhkan persatuan sebagai satu bangsa.
Wamendagri mengungkapkan pembatasan waktu makan tersebut diterapkan sebagai bagian dari kedisiplinan dalam rangkaian retret yang diikuti 86 kepala daerah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved