Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah mengedepankan pentingnya pengadaan cepat dan tertib administrasi untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sistem digital yang terintegrasi dengan Lokapasar Mitra LKPP RI diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan.
Direktur BLUD dan Barang Milik Daerah Kemendagri, Yudia Ramli, menyatakan bahwa pemanfaatan Lokapasar Mitra LKPP RI menjadi instrumen penting untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pengadaan BLUD.
"Dengan sistem ini, seluruh proses tercatat dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya, belum lama ini.
Menurut Yudia, sosialisasi tentang pengadaan digital diikuti oleh berbagai pihak terkait. Ia menjelaskan bahwa sistem yang terintegrasi ini mempermudah pengadaan secara lincah dan terdokumentasi.
"Melalui Lokapasar Mitra LKPP RI yang terhubung dengan INAPROC, BLUD dapat melakukan pengadaan dengan lebih cepat, serta mempermudah pengawasan dan pertanggungjawaban," katanya.
Menurut Ketua Tim Pengembangan Sistem Katalog Elektronik V6 LKPP RI, Mieke Eka Putri Mieke, platform Lokapasar Mitra LKPP RI ini merupakan bagian dari modernisasi sistem pengadaan pemerintah yang semakin terintegrasi. Tujuannya, untuk memberikan kemudahan dalam mengelola belanja BLUD yang lebih efisien.
"Sistem ini juga mendukung percepatan realisasi anggaran di sektor kesehatan dan pendidikan, yang membutuhkan pengelolaan anggaran yang cepat dan tepat waktu," kata dia.
Dampak positif dari implementasi pengadaan digital juga dirasakan oleh Direktur RSUD Nene Mallomo Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, Suwarta Yuddin Pande. Ia menjelaskan bahwa penggunaan Lokapasar Mitra LKPP RI telah mempercepat proses pengadaan dan meningkatkan kerapian administrasi.
“Sistem yang terintegrasi memudahkan pengelolaan keuangan BLUD agar lebih tertib dan efisien,” ungkapnya.
Selain itu, Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan, CEO & Co-Founder Mbizmarket, juga menegaskan komitmennya untuk mendukung BLUD dalam memanfaatkan platform Mbizmarket secara optimal.
"Kami siap membantu BLUD mempercepat realisasi belanja dan meningkatkan kualitas layanan publik melalui pengadaan digital yang lebih efisien dan terpantau," tuturnya.
Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra lokapasar menjadi kunci dalam penguatan ekosistem pengadaan digital di lingkungan BLUD. Dengan sistem digital yang semakin terintegrasi, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat lebih transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, yang pada akhirnya akan mendukung peningkatan kualitas layanan publik di Indonesia. (Z-10)
Dana tersebut, menurut Pemprov Jabar, bukan berasal dari kas daerah, melainkan berasal dari empat Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Direktur RSUD TNT Reti Zia Dewi Kurnia mengatakan, dorongan dari Komisi IV terkait akreditasi rumah sakit merupakan usulan yang bagus terutama bagi perkembangan rumah sakit.
Modul Penyusunan dan Penilaian Laporan Kinerja BLUD bidang Kesehatan sebagai pedoman bagi rumah sakit daerah dan puskesmas dalam menyusun Laporan Kinerjanya
PEMPROV DKI Jakarta kembali mengkaji pengelolaan Taman Ismail Marzuki (TIM) di Jakarta Pusat menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang saat ini dikelola Jakpro.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved