Kemendagri Tekankan Sinergi Implementasi KKPD di Jawa Timur

KEMENTERIAN Dalam Negeri menekankan bahwa keberhasilan penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di daerah bergantung pada sinergi lintas pihak, terutama pemerintah daerah, perbankan, dan ekosistem pengadaan digital. Model kolaborasi itu dinilai penting untuk memastikan belanja pemerintah berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Direktur Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri, Simon Saimima, menyebut Provinsi Jawa Timur sebagai contoh daerah yang menunjukkan kolaborasi kuat dalam implementasi KKPD.

“Implementasi KKPD membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, perbankan, serta ekosistem pengadaan digital. Melalui model kerja sama dan co-branding antarbank, serta dukungan lokapasar mitra LKPP seperti Mbizmarket, proses belanja pemerintah daerah dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel,” kata Simon, belum lama ini.

Baca juga : Digitalisasi Penting untuk Akurasi Data dan Pencegahan Kebocoran

Dari sisi pemerintah daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur, Muhammad Raden Vickar, menyatakan penerapan KKPD menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah, terutama dari aspek transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.

"Penggunaan KKPD diharapkan mempercepat proses belanja yang aman dan sesuai regulasi. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada mitra perbankan dan penyedia platform yang mendukung implementasi KKPD melalui Bank Mandiri serta pemanfaatan Virtual Account Bank Jatim," kata dia,

Credit Card Head Bank Mandiri, Dewi Rusmy Mustari, menyebut digitalisasi pembayaran melalui Livin’ by Mandiri memungkinkan transaksi pengadaan pemerintah dilakukan lebih cepat dan terintegrasi, termasuk untuk pembayaran lewat QRIS maupun kanal digital lain.

Baca juga : Pemkab Kotawaringin Timur Perkuat Digitalisasi Pengadaan

Ia menambahkan, fitur kartu kredit pada aplikasi tersebut memungkinkan transaksi dilakukan tanpa menunggu kartu fisik, disertai pengelolaan limit, aktivasi, dan pemantauan transaksi secara real-time. Skema ini diklaim memperkuat kontrol serta kepatuhan dalam belanja pemerintah.

Sementara itu, CEO dan Co-Founder Mbizmarket, Ryn M.R. Hermawan, menilai integrasi proses pengadaan dan pembayaran digital menjadi fondasi penting untuk belanja pemerintah yang efisien dan terukur. Ia menyebut pembayaran melalui Livin’ by Mandiri dengan sumber dana KKPD dapat mengakomodasi transaksi e-purchasing hingga maksimal Rp200 juta per transaksi.

"Pembayaran dapat dilakukan melalui Virtual Account berstandar BI SNAP yang didukung Bank BPD Jawa Timur. Dengan skema tersebut, penyedia, khususnya UMKM, berpeluang menerima pembayaran lebih cepat, sekitar 1x24 jam," kaya Ryn.

Ryn juga mengingatkan agar transaksi pengadaan tidak dilakukan di luar aplikasi lokapasar. Menurutnya, proses yang sepenuhnya berlangsung di platform resmi akan memastikan jejak transaksi terekam digital sehingga memudahkan audit dan pemeriksaan serta menekan risiko administrasi.

Diskusi terfokus (FGD) yang digelar membahas berbagai aspek implementasi KKPD, mulai dari kebijakan dan regulasi, kesiapan sistem perbankan, hingga integrasi proses pengadaan dan pembayaran digital. Hasil diskusi diharapkan menjadi rujukan praktis bagi BPKAD provinsi dan kabupaten/kota, bendahara, tata usaha, serta KPA OPD untuk menjalankan KKPD secara optimal dan berkelanjutan di Jawa Timur. (Z-10)