Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten Kotawaringin Timur melalui BUMD PT Habaring Hurung Sampit-Kalteng resmi menjalin kolaborasi strategis dengan Mbizmarket, Mitra Resmi Lokapasar LKPP RI, dalam upaya memperkuat digitalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengumuman kerja sama ini disampaikan dalam pertemuan di Jakarta.
Bupati Kotawaringin Timur, Halikinnor, menegaskan bahwa pemanfaatan lokapasar resmi LKPP menjadi agenda strategis daerah untuk meningkatkan efisiensi dan memperkuat integritas tata kelola pengadaan. Ia menyebutkan bahwa penggunaan platform digital memungkinkan proses pengadaan yang lebih cepat, transparan, dan mudah diawasi.
“Digitalisasi pengadaan adalah fondasi penting menghadirkan tata kelola yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujar Halikinnor, dilansir dari Antara, Jumat (28/11)
Direktur PT Habaring Hurung Sampit-Kalteng, Dina Syarif, menyatakan bahwa BUMD siap mendukung implementasi pengadaan digital tersebut. Ia mengungkapkan bahwa produk unggulan perusahaan, yakni Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), akan mulai dipasarkan melalui Mbizmarket dan dapat diakses oleh seluruh OPD serta pelaku usaha di wilayah Kotawaringin Timur.
Dina menambahkan bahwa kerja sama ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan perusahaan sekaligus memberi kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Kolaborasi ini diharapkan menjadi bagian dari kontribusi BUMD untuk pembangunan daerah,” katanya.
Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kotawaringin Timur, Yephy Hartadi Periyanto, menjelaskan bahwa penggunaan lokapasar resmi LKPP memberi kemudahan administrasi, kepastian dokumentasi, sekaligus memperkuat disiplin proses pengadaan. Menurutnya, jejak digital pada setiap transaksi akan mengurangi potensi kesalahan dan mempercepat pemenuhan kebutuhan pemerintah.
Sementara itu, CEO dan Co-Founder Mbizmarket, Ryn MR Hermawan, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Pemkab Kotawaringin Timur dan BUMD Habaring Hurung. Ia menegaskan komitmen Mbizmarket menyediakan sistem yang memudahkan pengadaan pemerintah, mulai dari integrasi pembayaran dengan bank daerah, kepatuhan perpajakan, hingga fitur monitoring untuk pengawasan internal.
Kerja sama ini diharapkan memperkuat ekosistem pengadaan digital di Kabupaten Kotawaringin Timur, membuka peluang peningkatan pendapatan BUMD, sekaligus mendorong percepatan peningkatan kualitas layanan publik daerah. (Ant/Z-10)
RAKSASA logistik global DHL Express Indonesia resmi melakukan ekspansi ke ranah lifestyle dengan menggandeng label streetwear asal Bandung, Machine56.
Kolaborasi ini diumumkan secara resmi dalam di Borneo FC Training Center, sekaligus menandai kelanjutan kemitraan setelah sebelumnya Extrajoss mendukung Borneo FC pada 2021.
ASN di Jatim diajak membangun kebijakan yang cerdas dan berdampak melalui penguatan sumber daya manusia (SDM) berkualitas serta pemanfaatan teknologi digital.
Tim CIS Jepang, Universitas Budi Luhur dan Pemprov Jatim akan melakukan riset kolaborasi jalur drone untuk mitigasi bencana di wilayah Cangar Pacet Kabupaten Mojokerto
Kolaborasi ini menjadi sangat penting karena mahasiswa membutuhkan penguatan sains dan teknologi sebagai fondasi dalam membangun kapabilitas bisnis yang kokoh.
Beberapa bentuk kegiatan strategis itu mencakup seminar, workshop, dan kelas kolaboratif yang menampilkan praktisi industri dan akademisi kedua institusi.
Pemkab Lampung Selatan terus memperkuat transformasi pengadaan barang dan jasa melalui program Si-Muli (Sistem Informasi Market Ulun Lampung Asli).
Pemkab Pringsewu memperkuat digitalisasi pengadaan barang dan jasa melalui peran BUMD untuk mendorong sistem yang transparan, efisien, dan akuntabel.
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terus mempercepat transformasi digital dalam pengadaan barang dan jasa dengan menggandeng pelaku UKM lokal.
Gelaran tahunan Government Procurement Forum & Expo (GPFE) atau forum dan pameran pengadaan keperluan pemerintah 2025 sukses diselenggarakan pada 23-25 Juli 2025.
PP No 7/2021 mewajibkan alokasi minimal 40% dari anggaran belanja barang dan jasa pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, untuk produk-produk UMKM.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved