Berita Terbaru Pengadaan Barang Dan Jasa Hari Ini

Menteri UMKM Ingatkan Kewajiban Pengadaan Pemerintah 40% Produk UMKM

PP No 7/2021 mewajibkan alokasi minimal 40% dari anggaran belanja barang dan jasa pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, untuk produk-produk UMKM.

Kopdes Merah Putih Disiapkan Ikut Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kerja sama Kemenkop dan LKPP untuk memastikan produk-produk koperasi bisa masuk dan terdaftar dalam katalog pengadaan pemerintah.

KPK Usut Dugaan Gratifikasi Pengadaan di MPR

KPK membuka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dugaan kasus ini berkaitan dengan gratifikasi pengadaan barang dan jasa.

Transaksi Digital Sleman Tertinggi Nasional, UMKM Diuntungkan

Pemerintah Kabupaten Sleman terus menunjukkan komitmen dalam transformasi digital pengadaan barang dan jasa serta penguatan ekonomi lokal

Penunjukan Langsung dalam Perpres PBJ Berpotensi Timbulkan Konflik Kepentingan hingga Perluas Celah Korupsi

Erma menilai bawa Perpres tersebut juga mereplikasi pendekatan formalistik, hanya pendekatan formalistik tanpa menemukan akar persoalan.

Efisiensi Anggaran, SKPD Kota Cirebon Diminta Tunda Pengadaan Barang dan Jasa

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Cirebon mengeluarkan surat edaran agar setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menunda pengadaan barang dan jasa yang tidak terkait dengan belanja wajib.

LKPP: E-katalog Versi 6.0 Tingkatkan Efisiensi Transaksi Pengadaan

Katalog Elektronik Versi 6 mewakili langkah maju yang signifikan dalam upaya LKPP untuk meningkatkan layanan sistem pengadaan secara elektronik.

CepetDapet.com Era Baru Dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia

CepetDapet.com hadir di tengah kebutuhan perusahaan untuk merampingkan proses pengadaan yang sering kali terhambat oleh birokrasi dan prosedur manual

SKK Migas Perlebar Ruang Bagi Perusahaan Lokal dalam Pengadaan Barang/Jasa

SKK Migas memberikan peluang lebih besar bagi perusahaan lokal untuk terlibat dalam pengadaan barang/jasa hingga nilai Rp50 miliar.

Pertamina Energy Terminal Konsisten Jalankan Aturan TKDN

PT Pertamina Energy Terminal (PET) konsisten menerapkan aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dalam pengelolaan terminal energi.

OTT di Kalsel Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

KPK menemukan uang di tangan orang kepercayaan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor. Lembaga Antirasuah meyakini uang itu bukan untuk asisten, tapi, untuk Sahbirin

KPK belum Terima Perintah untuk Cegah Konflik Kepentingan

KETUA sementara KPK Nawawi Pomolango mengaku belum menerima perintah untuk memantau dan mencegah terjadinya konflik kepentingan.

​​​​​​​Mentan Copot Direktur Kementan yang Bermain Mata dengan Calo

Mentan Andi Amran Sulaiman memberantas korupsi. Seorang Direktur di Kementan berinisial IM ketahuan bermain mata dengan calo dalam kasus pengadaan barang dan jasa. 

LKPP Turut Sukseskan Pilkada 2024 melalui Pengadaan Barang dan Jasa

LEMBAGA Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) turut menyukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang akan dihelat pada November mendatang. 

Iwapi Jawa Tengah Didorong Berpartisipasi dalam Pengadaan Pemerintah

Dengan besarnya peluang ekonomi pengadaan barang dan jasa pemerintah, anggota Iwapi diharapkan bisa berpartisipasi dalam aktivitas pengadaan barang/jasa pemerintah.

Nilai Transaksi E-Blangkon Jateng Tembus Rp263,9 Miliar pada Semester Pertama 2024

Nilai transaksi belanja barang dan jasa melalui katalog elektronik Belanja Langsung Toko Online (E-Blangkon) Jawa Tengah telah mencapai Rp263,9 miliar

Kabupaten Jepara Libatkan UMKM pada Transformasi Digital Pengadaan Barang

Pemerintah Kabupaten Jepara melibatkan UMK dalam transformasi digital pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui sistem e-purchasing.

Walkot Semarang Diduga Memeras ASN sampai Mengumpulkan Gratifikasi

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu sebagai tersangka kasus dugaan rasuah di wilayahnya

Itjen Kemnaker Mengoptimalkan Teknologi dalam Pengawasan

Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan komitmennya untuk secara menyeluruh mengawasi jalannya program dan kegiatan di Kemnaker.

Polda Sumbar Ungkap Dugaan Korupsi Senilai Rp 4,9 Miliar

Ditreskrimsus Polda Sumbar mengungkap dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, senilai Rp 4,9 miliar.

Penulisan Sejarah untuk Kepentingan Bangsa dan Pendidikan

Perundungan masih Menghantui Anak Indonesia

Rakyat dan Politik Cari Makan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia