Pemkab Lampung Selatan Perkuat Transformasi Pengadaan

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan terus memperkuat transformasi pengadaan barang dan jasa melalui program Si-Muli (Sistem Informasi Market Ulun Lampung Asli). Program ini menjadi langkah strategis untuk membangun ekosistem pengadaan yang transparan, akuntabel, inklusif, serta berpihak pada pelaku usaha lokal, khususnya UMKM.

Dalam sambutannya, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menyatakan Si-Muli merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan tata kelola belanja pemerintah yang lebih modern dan berintegritas, sekaligus memperluas akses pelaku usaha lokal terhadap belanja pemerintah daerah. Menurutnya, Si-Muli tidak hanya berfungsi sebagai sistem, tetapi juga ekosistem digital yang mengintegrasikan pemasaran dan inovasi agar produk lokal Lampung Selatan dapat dikelola secara profesional dalam pengadaan pemerintah.

"Pemanfaatan Si-Muli diharapkan dapat diterapkan secara konsisten oleh seluruh perangkat daerah sebagai bagian dari kebijakan pengadaan berkelanjutan," ungkap Radityo dilansir dari Antara, Senin (9/2).

Baca juga : Pemkab Pringsewu Resmi Jalankan Sistem Pengadaan Digital

Sementara itu, Direktur Utama Perseroda Lampung Selatan, Maju Baiquini Aka Sanjaya, menyampaikan pengembangan Si-Muli didorong oleh komitmen memperkuat tata kelola pengadaan yang bersih dan transparan.

"Sistem ini mendukung belanja pemerintah yang lebih terdokumentasi dan mudah diawasi, sejalan dengan rekomendasi pemanfaatan e-commerce dalam pengadaan," kata dia.

Dari sisi kebijakan teknis, Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Lampung Selatan Gunawan Juarsyah menyatakan pemanfaatan Si-Muli akan memperkuat konsistensi pelaksanaan pengadaan sesuai regulasi. I

"Peluncuran Si-Muli menjadi simbol inovasi BUMD PT Lampung Selatan Maju sekaligus ajakan kolaborasi bagi pelaku usaha lokal untuk membangun ekosistem usaha berkelanjutan," lanjut dia.

Baca juga : Pemkab Kotawaringin Timur Perkuat Digitalisasi Pengadaan

Dukungan teknis juga disampaikan VP of Mbizmarket Ade Kurniawan. Ia menjelaskan Si-Muli dirancang agar proses pengadaan lebih tertib, transparan, dan mudah diakses penyedia, terutama UMKM. Seluruh tahapan transaksi, mulai dari pemesanan, persetujuan, hingga pembayaran, tercatat digital dan memberikan kepastian pembayaran bagi penyedia.

Melalui Si-Muli, proses belanja pemerintah dilakukan dalam satu ekosistem terintegrasi. Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan, PPK meninjau serta menyetujui, dan bendahara melaksanakan pembayaran.

"Mengacu regulasi LKPP, transaksi pengadaan bernilai Rp50 juta ke atas wajib melalui negosiasi yang dapat dilakukan langsung di dalam platform dan terekam secara digital," kata dia.

Ekosistem ini juga didukung pembayaran online bekerja sama dengan BPD Lampung serta Finnet Telkom menggunakan Kode Billing. Dengan skema tersebut, pembayaran kepada penyedia UMKM ditargetkan diterima paling lambat H+3 setelah Berita Acara Serah Terima (BAST) dibuat. (Z-10)