LKPP dan Kemenko Infra Perkuat Tata Kelola Pengadaan Infrastruktur Berkelanjutan

LEMBAGA Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bersinergi dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) dalam memperkuat sistem pengadaan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Langkah ini diambil guna memastikan proyek strategis nasional berjalan efektif dan akuntabel sejak tahap perencanaan.

Kepala LKPP Sarah Sadiqa menekankan pentingnya pendampingan instansinya dalam program prioritas infrastruktur. Dalam kegiatan Coffee Morning di Jakarta (12/2/2026), ia menyatakan bahwa sektor infrastruktur memerlukan penanganan khusus karena karakteristik pengadaannya yang kompleks.

"Kita ingin teman-teman LKPP mendapatkan kesempatan langsung bertemu dengan Bapak Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono untuk mendapatkan arahan tentang program infrastruktur. Karena kami sudah sangat ingin lari bersama Kemenko Infra untuk mengimplementasikan program prioritas, terutama di sektor infrastruktur yang dari sisi pengadaan pasti kompleks, pasti mahal, dan pasti susah. Kami tidak ingin menyelesaikan masalahnya di belakang, tetapi dilibatkana dari depan sehingga bisa bersama-sama Kemenko Infra dan kementerian/lembaga teknis lainnya,” ujar Kepala LKPP Sarah Sadiqa.

Baca juga : Pengadaan Chromebook 2020-2021 tanpa Keterlibatan LKPP, Harga Ditetapkan Kementerian

Dukungan Terhadap Program Prioritas Nasional

Sarah menegaskan bahwa pentingnya pelibatan LKPP sejak tahap awal perencanaan pengadaan pada program prioritas infrastruktur. Menurut dia, kompleksitas pengadaan di sektor infrastruktur yang bernilai besar dan berisiko tinggi memerlukan koordinasi dan pendampingan sejak awal agar potensi persoalan yang mungkin timbul dapat diantisipasi bersama.

Dirinya juga menambahkan bahwa saat ini, LKPP turut mendukung berbagai program prioritas pemerintah di berbagai kementerian/lembaga (K/L), dari mulai Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, Swasembada Pangan, Sekolah Unggul Garuda, Perumahan Rakyat, hingga pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyusunan kebijakan pengadaan, pelaksanaan konsultasi dan bimbingan teknis, serta pendampingan dalam proses pengadaan agar pelaksanaan program prioritas berjalan efektif dan efisien. Saat ini, LKPP berperan aktif dalam mengawal berbagai program unggulan pemerintah di lintas kementerian dan lembaga (K/L). 

Baca juga : Pemkab Lampung Selatan Perkuat Transformasi Pengadaan

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan urgensi nasional. Infrastruktur harus dipandang sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan ketahanan nasional secara berkelanjutan.

AHY menyoroti pentingnya menghadirkan infrastruktur yang tangguh terhadap bencana dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Menurutnya, tata kelola pengadaan yang transparan dan bersih adalah kunci untuk mengurangi disparitas ekonomi antarwilayah serta menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru.

Melalui sinergi ini, LKPP dan Kemenko Infra berupaya memastikan setiap proses pengadaan mendukung percepatan penyediaan infrastruktur dengan prinsip efektivitas belanja negara. Peran strategis ini diharapkan mampu mengakselerasi konektivitas antarwilayah yang menjadi fondasi utama bagi kemajuan ekonomi Indonesia di masa depan. (Ant/H-3)