Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PRODUK-PRODUK unggulan dari Koperasi Desa Merah Putih memiliki peluang besar untuk masuk katalog pengadaan barang dan jasa pemerintah. Peluang tersebut terbuka setelah Kementerian Koperasi menjalin kerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mempercepat dan memperkuat pengembangan usaha Kopdes Merah Putih.
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, usai meneken nota kesepahaman kerja sama itu, Kamis (10/7), menyampaikan salah satu poin penting dari kerja sama itu adalah kepastian produk-produk koperasi bisa masuk dan terdaftar dalam katalog pengadaan pemerintah.
Untuk mewujudkan itu, kolaborasi tersebut akan berfokus pada peningkatan kapasitas koperasi, khususnya koperasi jasa di Kopdes Merah Putih, agar mampu berpartisipasi aktif dalam pengadaan tersebut.
"Pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis juga akan diberikan untuk mendukung koperasi yang terlibat," kata Budi.
Di kesempatan yang sama, Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyatakan siap memberikan dukungan penuh dengan menyediakan data dan informasi terkait pengadaan barang dan jasa, serta memberikan pemahaman tentang katalog elektronik dan supervisi proses pengadaan.
"Program ini diharapkan dapat menggerakkan ekonomi lokal dan nasional melalui pendirian 80 ribu lebih Kopdes Merah Putih, sehingga memberikan peluang besar bagi koperasi untuk masuk dalam pengadaan barang dan jasa di tingkat lokal maupun nasional," ujar Hendrar.
Ia juga menegaskan kembali komitmen pemerintah sesuai Inpres No 2/2022 yang mewajibkan minimal 95% pengadaan barang dan jasa pemerintah harus menggunakan produk dalam negeri, serta minimal 40% dialokasikan untuk UMKM dan koperasi.
Hendrar menambahkan, produk koperasi akan difasilitasi masuk katalog pengadaan pemerintah. Namun, untuk pengadaan business to business (B2B), metodenya akan disesuaikan dengan kondisi dan potensi Kopdes Merah Putih setempat. (Fal/Ant/E-1)
Kemenkop juga menyiapkan program pendampingan keterampilan bagi masyarakat khususnya anggota koperasi yang sebelumnya memiliki kegiatan usaha produktif.
Kemenkop melalui LPDB telah memutuskan untuk menetapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan terhadap koperasi-koperasi yang terdampak bencana.
Kementerian Koperasi juga tengah menyiapkan penyempurnaan regulasi melalui pengusulan Undang-Undang Sistem Perkoperasian Nasional.
Penguatan ekosistem kelembagaan koperasi sangat mendesak dalam upaya meningkatkan perlindungan kepada anggota koperasi.
Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis oleh anggota, berbeda dengan BUMDes yang pengelolaannya berada di tangan kepala desa dan perangkatnya.
Kopdes/Kel Merah Putih juga akan berfungsi sebagai tempat offtaker hasil bumi dari masyarakat untuk diolah di koperasi yang kemudian dikembalikan dengan cara dijual kembali ke masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui BUMD PT Habaring Hurung Sampit-Kalteng resmi menjalin kolaborasi strategis dalam memperkuat digitalisasi pengadaan barang dan jasa.
Realisasi belanja pemerintah di sektor pangan tahun 2025 masih rendah. Dari total pagu Rp54 triliun, hingga September baru Rp15 triliun atau 27 persen yang terserap.
Forum ICEF-IPFE 2025 perkuat digitalisasi pengadaan dan peran UMKM demi percepatan ekonomi nasional berbasis produk dalam negeri.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mencatat jumlah tayang produk Katalog Elektronik (e-Katalog) Versi 6 telah mencapai 3,5 juta produk per akhir 2024.
Katalog Elektronik Versi 6 mewakili langkah maju yang signifikan dalam upaya LKPP untuk meningkatkan layanan sistem pengadaan secara elektronik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved