Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
PRODUK-PRODUK unggulan dari Koperasi Desa Merah Putih memiliki peluang besar untuk masuk katalog pengadaan barang dan jasa pemerintah. Peluang tersebut terbuka setelah Kementerian Koperasi menjalin kerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mempercepat dan memperkuat pengembangan usaha Kopdes Merah Putih.
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, usai meneken nota kesepahaman kerja sama itu, Kamis (10/7), menyampaikan salah satu poin penting dari kerja sama itu adalah kepastian produk-produk koperasi bisa masuk dan terdaftar dalam katalog pengadaan pemerintah.
Untuk mewujudkan itu, kolaborasi tersebut akan berfokus pada peningkatan kapasitas koperasi, khususnya koperasi jasa di Kopdes Merah Putih, agar mampu berpartisipasi aktif dalam pengadaan tersebut.
"Pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis juga akan diberikan untuk mendukung koperasi yang terlibat," kata Budi.
Di kesempatan yang sama, Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyatakan siap memberikan dukungan penuh dengan menyediakan data dan informasi terkait pengadaan barang dan jasa, serta memberikan pemahaman tentang katalog elektronik dan supervisi proses pengadaan.
"Program ini diharapkan dapat menggerakkan ekonomi lokal dan nasional melalui pendirian 80 ribu lebih Kopdes Merah Putih, sehingga memberikan peluang besar bagi koperasi untuk masuk dalam pengadaan barang dan jasa di tingkat lokal maupun nasional," ujar Hendrar.
Ia juga menegaskan kembali komitmen pemerintah sesuai Inpres No 2/2022 yang mewajibkan minimal 95% pengadaan barang dan jasa pemerintah harus menggunakan produk dalam negeri, serta minimal 40% dialokasikan untuk UMKM dan koperasi.
Hendrar menambahkan, produk koperasi akan difasilitasi masuk katalog pengadaan pemerintah. Namun, untuk pengadaan business to business (B2B), metodenya akan disesuaikan dengan kondisi dan potensi Kopdes Merah Putih setempat. (Fal/Ant/E-1)
Koperasi Desa Merah Putih nanti berperan sebagai off taker, supplier, sekaligus pool holding-nya (aset yang dimiliki bersama-sama).
MoU ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat koperasi petani Indonesia, dengan tujuan meningkatkan kedaulatan pangan dan mendukung kesejahteraan petani.
Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren) Al-Kautsar Al-Akbar juga menyuplai kebutuhan dalam ekosistem program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kemenkop juga menyiapkan program pendampingan keterampilan bagi masyarakat khususnya anggota koperasi yang sebelumnya memiliki kegiatan usaha produktif.
Kemenkop melalui LPDB telah memutuskan untuk menetapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan terhadap koperasi-koperasi yang terdampak bencana.
Kementerian Koperasi juga tengah menyiapkan penyempurnaan regulasi melalui pengusulan Undang-Undang Sistem Perkoperasian Nasional.
Kementerian Dalam Negeri menekankan bahwa keberhasilan penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di daerah bergantung pada sinergi lintas pihak.
LKPP dan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) dalam memperkuat sistem pengadaan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
Kasus pengadaan Chromebook 2020-2021 tanpa keterlibatan LKPP mengungkapkan dugaan korupsi yang melibatkan Nadiem Makarim, menyebabkan kerugian negara Rp 2,1 triliun.
Pemkab Lampung Selatan terus memperkuat transformasi pengadaan barang dan jasa melalui program Si-Muli (Sistem Informasi Market Ulun Lampung Asli).
Pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menegaskan bahwa digitalisasi pengadaan memiliki peran strategis dalam reformasi belanja negara.
Pemkab Pringsewu memperkuat digitalisasi pengadaan barang dan jasa melalui peran BUMD untuk mendorong sistem yang transparan, efisien, dan akuntabel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved