Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
RUMAH Sakit Umum Daerah (RSUD) Tani Nelayan Tasikmalaya (TNT) di Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat harus memenuhi tahapan akreditasi dan pemenuhan infrastruktur kesehatan termasuk melakukan kerja sama dengan badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kesehatan.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Saepulloh mengatakan, hasil monitoring yang dilaksanakannya ke RSUD Tani Nelayan Tasikmalaya (TNT) di Kecamatan Cikatomas masih banyak hal yang harus di support pemerintah daerah. Karena, rumah sakit tersebut memenuhi tahapan akreditasi maupun pemenuhan infrastruktur kesehatan termasuk kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
"Untuk meningkatkan kualitas standar pelayanan kesehatan di RSUD TNT khusus bagi masyarakat, nelayan, tani di wilayah Tasikmalaya membutuhkan dorongan dari pemerintah daerah. Namun, pelayanan ini bisa beroperasional dalam melaksanakan pelayanan dasar kesehatan terutama mulai infrastruktur dan sumber daya manusia, kelengkapan alat kesehatan," katanya, Minggu (26/1/2025).
Ia mengatakan, meskipun beroperasi, RSUD TNT masih memiliki beberapa hal yang penting dan secepatnya harus dituntaskan yaitu kerja sama kontraktual dengan BPJS, mengingat sekarang ini pelayanan rumah sakit belum bisa mengklaimkan pasien fasilitas BPJS kesehatan. Namun, permasalahan tersebut karena pihak RSUD TNT belum menjalin kontrak dengan pihak BPJS dan itu menjadi salah satu syarat termasuk harus sudah terakreditasi.
"Kami akan mendorong supaya RSUD TNT secepatnya melakukan akreditasi sudah dimulai tahapannya. Karena, kami akan memanggil pihak BPJS supaya membantu kontrak kerja sama dengan RSUD TNT bisa dilakukan meski dalam tahapan akreditasi berjalan dan sekarang status RSUD TNT belum badan layanan umum daerah (BLUD) makanya kami mendorongnya," ujarnya.
Sementara itu, Direktur RSUD TNT Reti Zia Dewi Kurnia mengatakan, dorongan dari Komisi IV terkait akreditasi rumah sakit merupakan usulan yang bagus terutama bagi perkembangan rumah sakit. Namun, rumah sakit yang baru berdiri sejauh ini masih membutuhkan fasilitas kesehatan seperti ruang rawat inap dan sekarang ini baru memiliki 50 bad.
"Kami sudah membuat konsep terutama rumah dinas dokter yang mana mereka itu mayoritas berdomisili di Kota Tasikmalaya dan Pangandaran, tentu perlu sarana untuk menunjang kenyamanan mereka dalam bertugas. Namun, peningkatan kualitas standar pelayanan kesehatan terutamanya untuk menempuh akreditasi harus adanya indikator yakni persiapan penganggaran dan pemenuhan standar pelayanan," paparnya.
Komisi IV melakukan monitoring dan evaluasi meninjau kondisi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tani Nelayan Tasikmalaya (TNT) di Kecamatan Cikatomas. (MI/Kristiadi)
Images
Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah mengedepankan pentingnya pengadaan cepat dan tertib administrasi untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Dana tersebut, menurut Pemprov Jabar, bukan berasal dari kas daerah, melainkan berasal dari empat Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Modul Penyusunan dan Penilaian Laporan Kinerja BLUD bidang Kesehatan sebagai pedoman bagi rumah sakit daerah dan puskesmas dalam menyusun Laporan Kinerjanya
PEMPROV DKI Jakarta kembali mengkaji pengelolaan Taman Ismail Marzuki (TIM) di Jakarta Pusat menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang saat ini dikelola Jakpro.
BPJS Kesehatan buka suara soal wacana kenaikan iuran JKN 2026. Simak rincian tarif iuran kelas 1, 2, dan 3 yang berlaku saat ini serta skema gotong royongnya.
BPJS Kesehatan meluncurkan program TANGGAP untuk menghimpun aspirasi pemangku kepentingan guna memperkuat kualitas layanan JKN di Indonesia.
Kepala BGN Dadan Hindayana berharap penerima manfaat dan pekerja yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat terlindungi dengan BPJS Kesehatan.
Selain jaminan melalui BPJS, Pemprov Kalteng juga menyiapkan jaring pengaman tambahan bagi warga tidak mampu yang belum terdaftar namun mengalami kondisi gawat darurat.
Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menekankan pentingnya sistem jaminan kesehatan nasional.
Mensos Saifullah Yusuf mengatakan peserta PBI BPJS Kesehatan dari 11 juta 896 peserta PBI BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan, sudah aktif kembali
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved