Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
RUMAH Sakit Umum Daerah (RSUD) Tani Nelayan Tasikmalaya (TNT) di Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat harus memenuhi tahapan akreditasi dan pemenuhan infrastruktur kesehatan termasuk melakukan kerja sama dengan badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kesehatan.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Saepulloh mengatakan, hasil monitoring yang dilaksanakannya ke RSUD Tani Nelayan Tasikmalaya (TNT) di Kecamatan Cikatomas masih banyak hal yang harus di support pemerintah daerah. Karena, rumah sakit tersebut memenuhi tahapan akreditasi maupun pemenuhan infrastruktur kesehatan termasuk kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
"Untuk meningkatkan kualitas standar pelayanan kesehatan di RSUD TNT khusus bagi masyarakat, nelayan, tani di wilayah Tasikmalaya membutuhkan dorongan dari pemerintah daerah. Namun, pelayanan ini bisa beroperasional dalam melaksanakan pelayanan dasar kesehatan terutama mulai infrastruktur dan sumber daya manusia, kelengkapan alat kesehatan," katanya, Minggu (26/1/2025).
Ia mengatakan, meskipun beroperasi, RSUD TNT masih memiliki beberapa hal yang penting dan secepatnya harus dituntaskan yaitu kerja sama kontraktual dengan BPJS, mengingat sekarang ini pelayanan rumah sakit belum bisa mengklaimkan pasien fasilitas BPJS kesehatan. Namun, permasalahan tersebut karena pihak RSUD TNT belum menjalin kontrak dengan pihak BPJS dan itu menjadi salah satu syarat termasuk harus sudah terakreditasi.
"Kami akan mendorong supaya RSUD TNT secepatnya melakukan akreditasi sudah dimulai tahapannya. Karena, kami akan memanggil pihak BPJS supaya membantu kontrak kerja sama dengan RSUD TNT bisa dilakukan meski dalam tahapan akreditasi berjalan dan sekarang status RSUD TNT belum badan layanan umum daerah (BLUD) makanya kami mendorongnya," ujarnya.
Sementara itu, Direktur RSUD TNT Reti Zia Dewi Kurnia mengatakan, dorongan dari Komisi IV terkait akreditasi rumah sakit merupakan usulan yang bagus terutama bagi perkembangan rumah sakit. Namun, rumah sakit yang baru berdiri sejauh ini masih membutuhkan fasilitas kesehatan seperti ruang rawat inap dan sekarang ini baru memiliki 50 bad.
"Kami sudah membuat konsep terutama rumah dinas dokter yang mana mereka itu mayoritas berdomisili di Kota Tasikmalaya dan Pangandaran, tentu perlu sarana untuk menunjang kenyamanan mereka dalam bertugas. Namun, peningkatan kualitas standar pelayanan kesehatan terutamanya untuk menempuh akreditasi harus adanya indikator yakni persiapan penganggaran dan pemenuhan standar pelayanan," paparnya.
Komisi IV melakukan monitoring dan evaluasi meninjau kondisi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tani Nelayan Tasikmalaya (TNT) di Kecamatan Cikatomas. (MI/Kristiadi)
Images
Modul Penyusunan dan Penilaian Laporan Kinerja BLUD bidang Kesehatan sebagai pedoman bagi rumah sakit daerah dan puskesmas dalam menyusun Laporan Kinerjanya
PEMPROV DKI Jakarta kembali mengkaji pengelolaan Taman Ismail Marzuki (TIM) di Jakarta Pusat menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang saat ini dikelola Jakpro.
PENGURUS IDI sekaligus Ketua Perhimpunan Dokter Indonesia Timur Tengah (PDITT), Iqbal Mochtar, menanggapi wacana dihadirkannya program obat gratis dari Presiden Prabowo Subianto.
BPJS Kesehatan menegaskan komitmennya untuk memperkuat strategi pendanaan dan mengembangkan layanan kesehatan jangka panjang
Sepanjang 2014–2024, jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerja sama meningkat 28%, dari yang semula 18.437 menjadi 23.682.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menjelaskan DJS masih kondisi sehat karena berkiblat pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015.
KETUA Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, menegaskan bahwa capaian kinerja BPJS Kesehatan pada tahun 2024 menjadi titik penting dalam perjalanan Program JKN menuju fase maturitas.
SETELAH dilakukan koreksi kembali Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) terhadap penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan, jumlah peserta PBI yang nonaktif di Jawa Tengah turun
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved