Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
WAKIL Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), menilai polemik status empat pulau di Aceh menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan wilayah istimewa tersebut. Hal ini disampaikan JK usai menerima kunjungan Wali Nanggroe Aceh, Tengku Malik Mahmud, di kediamannya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Selasa (17/6) malam.
"Jadi, bagi kita semua, ini pembelajaran. Ini kasus yang pertama setelah 20 tahun yang lalu bahwa apabila ingin mengambil keputusan, kita membaca betul Undang-Undang Aceh, MoU Helsinki, karena di situ jelas. Apabila ingin membuat keputusan atau apa saja yang berhubungan dengan Aceh harus dengan sepengetahuan dan konsultasi serta persetujuan dengan pemerintah Aceh, tetapi ini tidak dilakukan," kata JK, sapaan akrab Jusuf Kalla dikutip Antara, Selasa (17/6).
JK juga menekankan pentingnya pemahaman sejarah dan konstitusi sebelum pemerintah pusat mengambil langkah terhadap wilayah dengan status kekhususan seperti Aceh.
Dalam kesempatan yang sama, JK menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan jajarannya yang dinilai bertindak cepat menyelesaikan persoalan Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, yang sempat menjadi sengketa wilayah antara Aceh dan Sumatera Utara.
"Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Presiden, terima kasih Mendagri, dan juga justru Wakil Ketua DPR Pak Dasco, yang memimpin pertemuan ini. Da tentu juga mempunyai pandangan yang baik tentunya," tutur JK.
Wali Nanggroe Aceh, Tengku Malik Mahmud, yang hadir dalam pertemuan tersebut, turut menyampaikan rasa syukurnya atas berakhirnya polemik status keempat pulau itu.
Pada kesempatan itu, Malik menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah bertindak cepat untuk menyelesaikan polemik antara Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara soal empat pulau tersebut.
"Saya sebagai Wali Nanggroe Aceh mengucapkan alhamdulillah, syukur alhamdulillah atas sudah selesainya masalah polemik empat pulau yang berlaku baru-baru ini. Dengan ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Presiden, kepada petinggi-petinggi kita yang menyelesaikan masalahnya, termasuk juga Pak Mendagri," ujar Tengku Malik.
Ia mengaku sempat khawatir pemerintah pusat mengambil keputusan yang keliru, yang bisa saja memicu ketegangan baru antara Aceh dan Sumatera Utara.
"Saya cukup senang sekali karena masalahnya sudah diselesaikan dan ini suatu keputusan yang bijaksana. Kalau tidak, saya yang khawatirkan bahwa ada kejadian gejolak lagi di antara Sumatera Utara dan Aceh," tuturnya
Malik juga memberikan penghargaan khusus kepada Jusuf Kalla yang selama ini dinilai aktif membantu menyuarakan dan menyelesaikan berbagai persoalan Aceh di tingkat nasional.
"Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Jusuf Kalla sudah jauh-jauh hari berhubungan dengan kami. Beliau juga membantu menyelesaikan persoalan ini," tuturnya.
JK juga mengaitkan polemik tersebut dengan kesepakatan perundingan Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada tahun 2005 silam.
JK mengatakan bahwa penyelesaian polemik Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek itu bukan menjadi ranah dan kewenangan Kementerian Hukum.
Keputusan administratif seperti Keputusan Menteri (Kepmen) tidak dapat membatalkan atau mengubah kedudukan hukum yang telah ditetapkan melalui undang-undang.
JK mengkritisi kondisi ketenagakerjaan di Indonesia yang disebut sangat memprihatinkan. Hal ini terlihat dari antusiasme pencari kerja yang membludak saat pembukaan job fair di Bekasi.
MENEGAKKAN aturan itu pasti berisko, tetapi sedikit yang berani mengambil risiko itu
Ada pembahasan mengenai tarif impor dalam percakapan telepon antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Ketua Mualimin Aceh, Darwis Jeunib, yang juga mewakili Gerakan Aceh Merdeka (GAM), menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo yang menetapkan 4 pulau masuk bagian wilayah Aceh
Menkopolkam Budi Gunawan menegaskan akan menindaklanjuti penetapan empat pulau menjadi wilayah Aceh.
PRESIDEN Prabowo Subianto bersiap melakukan upaya diplomasi dengan Arab Saudi.
Bagi Utut, tak masalah bila Presiden Prabowo harus turun tangan menghadapi setiap polemik yang berkembang. Meskipun jajaran kementeriannya dapat mengambil langkah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved