Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MENTERI Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa penyelesaian sengketa empat pulau antara Pemerintah Provinsi Aceh dengan Sumatra Utara menjadi tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) Kementerian Dalam Negeri.
"Iya masalahnya kan itu tupoksinya, tusi-nya Kemendagri," kata Supratman ditemui usai menghadiri acara pembukaan pelatihan paralegal untuk kelompok organisasi kemasyarakatan di Kementerian Hukum, Jakarta, Sabtu (14/6).
Ia mengatakan bahwa penyelesaian polemik Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek itu bukan menjadi ranah dan kewenangan Kementerian Hukum. Hal itu disampaikan Menkum ketika ditanyakan perihal pernyataan Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla yang menyatakan keputusan Menteri Dalam Negeri terkait status empat pulau tersebut cacat formil.
"Kalau itu kan nanti akan diselesaikan oleh Pak Mendagri, bukan domain Kementerian Hukum," ucap Supratman.
Masih pada kesempatan sama, Menkum menyinggung bahwa pemerintah juga sedang menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh. Meski demikian, mantan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu juga enggan memberikan penjelasan lebih jauh terkait muatan materi RUU Pemerintahan Aceh tersebut.
"Iya itu nanti. Makanya saya bilang tupoksinya bukan di sini. Ya kita lagi mempersiapkan RUU tentang Pemerintah Aceh," ujarnya.
Sebelumnya, pada Jumat (13/6), Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla mengatakan Keputusan Mendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, yang mengatur empat pulau masuk ke wilayah Sumatra Utara cacat secara formil.
Jusuf Kalla mengungkapkan bahwa empat pulau itu secara historis masuk wilayah Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatra Utara.
Ia mengatakan undang-undang tersebut juga menjadi rujukan bagi memorandum of understanding (MoU) atau Perjanjian Helsinki antara Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tahun 2005, yang mengakhiri konflik selama hampir 30 tahun di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (kini Aceh).
"Iya ,benar (Kepmendagri cacat formil) bahwa Aceh itu, termasuk kabupaten-kabupatennya, dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956. Itulah kenapa MoU ini menyebut undang-undang itu," ujar JK saat memberikan keterangan pers di kediamannya, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan. (Ant/P-3)
Gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza akhirnya disepakati mulai 19 Januari 2025. Jusuf Kalla menyambut baik upaya ini sebagai langkah penting demi kemanusiaan.
Di universitas bukan hanya diajar untuk berdemonstrasi tapi juga diajarkan bagaimana mendemonstrasikan inovasi-inovasi yang baru.
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Mohammad Jusuf Kalla (JK) menyampaikan apresiasi tinggi atas kiprah Deby Vinski yang berhasil mengangkat nama Indonesia di panggung medis internasional.
Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago meminta pemerintah membentuk panitia seleksi (pansel) dalam kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI).
JK menyebut pengakuan dari Kemenkum ini mengakhiri isu dualisme kepemimpinan PMI antara dirinya dan kubu Agung Laksono yang terjadi belakangan ini.
JK mencatat keberhasilan wanita Muslim yang kini banyak menonjol dan bahkan membuat laki-laki Muslim tertinggal, berkat pendidikan yang diraih.
Apa sebenarnya motif Ade Armando menyatakan Gibran adalah wapres terbaik yang dimiliki Indonesia? Tes ombakkah? Atau, jangan-jangan ada tujuan politik tertentu.
Piala Dunia U-20 menurut Jusuf Kalla harus menjadi momentum Indonesia memperjuangkan perdamaian Palestina dan Israel.
Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Muhammad Jusuf Kalla (JK) kembali buka suara terkait gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaran Piala Dunia U-20.
Presiden kelima Indonesia Megawati Soekarnoputri mengingatkan kepada seluruh generasi muda agar terus memiliki keyakinan dan harapan untuk maju.
SOSOK Wakil Presiden Jusuf Kalla tentu sudah tidak asing lagi. Putra asal Sulawesi Utara itu bahkan dikenal di mancanegara berkat peran dan jasanya di bidang perdamaian.
BAKAL calon gubernur (bacagub) DKI Jakarta, Pramono Anung, mengaku bakal melanjutkan silaturahmi ke sejumlah tokoh.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved