Berita Terbaru Menteri Hukum Supratman Andi Agtas Hari Ini

Menteri Hukum Jelaskan Syarat Satria Arta Kumbara Bisa Kembali jadi WNI

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan ada syarat agar Satria Arta Kumbara, bisa kembali menjadi warga negara Indonesia (WNI) setelah menjadi tentara bayaran Rusia. 

Menteri Hukum Jawab Eks Marinir TNI yang Gabung Militer Rusia Minta Pulang

MENTERI Hukum Supratman Andi Agtas menjawab soal permintaan mantan anggota marinir TNI Angkatan Laut (AL) Satria Arta Kumbara yang menjadi relawan tentara Rusia.

Menteri Hukum Tegaskan Dukungan pada RUU BPIP

Kepala BPIP Yudian Wahyudi bersama jajaran pimpinan BPIP melakukan audiensi strategis ke Kementerian Hukum RI untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang BPIP (RUU BPIP)

Sanggah Menkum, Imparsial Sebut Status Mahasiswa tak Halangi Gugat UU TNI ke MK

DIREKTUR Imparsial Ardi Manto merespons pernyataan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas yang menyebut mahasiswa tidak memiliki kedudukan hukum dalam menggugat UU TNI,

Menteri Hukum sebut Penggugat UU TNI Tidak Punya Legal Standing Karena Bukan Prajurit

Supratman mengatakan bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing yang memadai sebab bukan prajurit aktif dan bukan siswa sekolah kedinasan militer.

Pembahasan RUU KUHAP di Tingkat Pemerintah Rampung Pekan Ini, Tekankan Keadilan Restoratif

pembahasan pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) di tingkat pemerintah

Pemerintah Sebut DIM RUU KUHAP hampir Rampung dan akan Segera Diserahkan ke DPR

DIM RUU KUHAP tersebut sehingga hanya tinggal menunggu pembahasan selanjutnya bergulir di parlemen.

Menkum Sebut Bola Polemik 4 Pulau Aceh-Sumut di Kemendagri

JK mengatakan bahwa penyelesaian polemik Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek itu bukan menjadi ranah dan kewenangan Kementerian Hukum.

Menteri Hukum: Tak Masalah Inisatif RUU Perampasan Aset Diambil Alih DPR

Rancangan UU Perampasan Aset merupakan produk politik sehingga diperlukan koordinasi banyak pihak, termasuk pemerintah dan DPR.

DJKI Susun Peta Jalan Perkuat Ekosistem Kekayaan Intelektual Nasional

Peta jalan tersebut bertujuan untuk memastikan peran masing-masing kementerian dan lembaga dalam memperkuat perlindungan serta pemanfaatan kekayaan intelektual di Indonesia.

Menkumham Sebut Draft RUU Perampasan Aset Segera Difinalisasi

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut draft RUU Perampasan Aset tengah difinalisasi

Kemenkum Segera Komunikasi dengan Baleg untuk RUU Perampasan Aset

Supratman menuturkan proses pembentukan undang-undang harus melalui mekanisme politik dengan persetujuan berbagai partai politik khususnya yang berada di legislatif.

TNI Jaga Kantor Kejagung, Menteri Hukum : Saya Percaya Sinergitas Polri dan TNI

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas  menilai pengamanan kantor kejaksaan oleh TNI tidak akan mengganggu independensi  ataupun hubungan antarlembaga penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan

Menteri Hukum: RUU TNI Sudah di Meja Presiden untuk Ditandatangani

MENTERI Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, draft Revisi UU TNI yang sudah disahkan oleh DPR RI sudah berada di meja Presiden Prabowo Subianto

Menteri Hukum Jelaskan 8 RUU Prioritas Pemerintah

Supratman mengungkapkan pihaknya juga tengah menyiapkan rancangan Undang-undang (RUU) dan rancangan peraturan pemerintah (RPP) pelaksanaan KUHP baru.

Ekstradisi Paulus Tannos Masih Menunggu Kelengkapan Dokumen

Supratman menegaskan kelengkapan dokumen tersebut akan segera diselesaikan dan untuk dikirimkan kepada pihak Singapura sebelum 30 April 2025. 

Menteri Hukum: RUU Perampasan Aset Butuh Komunikasi dengan Parpol

Ia menegaskan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset harus melibatkan komunikasi yang mendalam bersama dengan partai-partai politik yang ada. 

Menkum Tepis Ada Klausul Wajib Militer di Revisi UU TNI

Dia juga memastikan tak ada yang berubah lagi dari draf terbaru. Terkait dengan wajib militer, menurut Supratman mestinya masuk di komponen cadangan (komcad).

Usai Temui Komisi I DPR, Menkum Ungkap Perubahan Frasa dalam Draf Revisi UU TNI

Perubahan itu dari 'keamanan' menjadi 'pertahanan'. Hal itu dinilai penting agar tak ditafsirkan tugas TNI masuk dalam tugas polisi.

Revisi UU TNI Segera Disahkan, Menkum Tegaskan Dwifungsi Tak Benar

Penempatan TNI aktif, kata Supratman, hanya di kementerian/lembaga di bidang pertahanan dan keamanan. Sementara untuk jabatan sipil lain, prajurit TNI harus pensiun dini.

Jangan Biarkan Sekolah Dasar Negeri Sekarat!

Penulisan Sejarah untuk Kepentingan Bangsa dan Pendidikan

Perundungan masih Menghantui Anak Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia