Kemenkum Dorong Sinergi Kebijakan Lintas Sektor

KEMENTERIAN Hukum menegaskan pentingnya sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam merumuskan regulasi yang berbasis data dan sejalan dengan visi Presiden. Karena itu, setiap kebijakan harus memiliki dasar kajian yang jelas sebelum diimplementasikan.

"Di Kementerian Hukum tidak ada satu kebijakan, terutama yang diambil menteri, ataupun di seluruh unit kerja utama, semua pasti memiliki landasan studi kebijakan sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan," ujar Menteri Hukum Supratman Andi Agtas saat memberikan sambutan dalam kegiatan Launching Forum Komunikasi Kebijakan: Legal Policy Hub, Jakarta, Senin (15/9).

Semua kebijakan di Kementerian Hukum, lanjutnya, terlebih dahulu diserahkan kepada Badan Strategi Kebijakan untuk disusun dalam bentuk policy brief maupun policy paper. Hal itu kemudian menjadi acuan untuk diimplementasikan dalam berbagai macam produk hukum.

Baca juga : Menkum: Presiden Sudah Bicarakan RUU Perampasan Aset dengan Ketum Parpol

Supratman menegaskan, arah kebijakan nasional tetap harus berpedoman pada konstitusi, Pancasila, serta visi dan misi Presiden. Ia juga menyoroti persoalan ego sektoral yang kerap menjadi hambatan koordinasi.

"Saya berharap kerja sama lintas kementerian bisa berjalan lebih baik, karena selama ini yang membuat kita masih stuck untuk maju, salah satunya adalah ego sektoral," kata dia. 

Senada, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Kemenkum Andry Indrady menyoroti masih adanya silo kebijakan dan lemahnya koordinasi lintas sektor. Menurutnya, kondisi ini menghambat efektivitas implementasi kebijakan.

Baca juga : Ratusan Massa Partai Berkarya Tuntut Menteri Sahkan Hasil Munas

"Era digital dan keterbukaan informasi publik menuntut adanya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas yang lebih tinggi dari setiap proses pembuatan kebijakan," jelas Andry.

Sebagai tindak lanjut, Kemenkum bersama Lembaga Administrasi Negara menginisiasi Forum Komunikasi Kebijakan Legal Policy Hub yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media, serta masyarakat sipil. 

Forum itu diharapkan menjadi ruang dialog, koordinasi, dan kolaborasi dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti dan inklusif. Forum itu sekaligus meresmikan kerja sama lintas sektor, peneretanganan nota kesepahaman, serta menggelar Policy Talks Tematik 1 bertema penguatan inovasi industri pangan untuk pertumbuhan ekonomi.

"Diharapkan kegiatan ini dapat mendorong tersusunnya rekomendasi kebijakan penguatan inovasi industri pangan untuk pertumbuhan ekonomi," pungkas Andry. (M-3)