Ratusan Massa Partai Berkarya Tuntut Menteri Sahkan Hasil Munas

RATUSAN massa yang tergabung dalam Partai Berkarya menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Selasa (2/9). Mereka menuntut Menteri Hukum Supratman Andi Agtas segera mengesahkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) I Partai Berkarya yang telah digelar.

Aksi damai ini dipimpin oleh Ketua DPW Partai Berkarya Sulawesi Selatan Muh. Arham. Ia menegaskan bahwa kedatangan mereka adalah untuk mengingatkan Kemenkumham agar segera menindaklanjuti hasil Munas yang berlangsung di Tangerang, Banten, pada 14-16 Juli 2025 lalu.

"Yang pertama kali kami sampaikan, kami adalah forum ketua dari DPW Partai Berkarya seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita tanggal 14-16 yang lalu itu sudah melakukan Musyawarah Nasional yang pertama di Tangerang. Dan ini sudah diketahui oleh publik," ujar Arham.

Baca juga : Menuju Munas 2025, Partai Berkarya Konsolidasi Internal dan Tegaskan Dukungan terhadap Pemerintah

Arham merasa ironis lantaran seluruh prosedur sudah mereka tempuh. Namun hasil Munas tak kunjung disahkan. Ia menambahkan, pihaknya juga sudah berupaya menyurati Kemenkum untuk beraudiensi, tetapi tidak ditanggapi. Bahkan, saat bertemu dengan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dijanjikan pertemuan pada tanggal 22. Namun hingga hari ini, pertemuan itu tidak terealisasi.

"Kami sudah menyurat, kemudian kami juga sudah ketemu Pak Menteri, masih juga tidak ditindaklanjuti. Pertanyaannya ada apa dengan Pak Menteri ini? Padahal, Berkarya ini adalah partai politik yang mendukung kebijakan dan semua program Bapak Presiden," tegas Arham.

Lebih lanjut, Arham menyampaikan pesan tegas kepada Supratman. Ia meminta agar sang menteri kembali "ke jalan yang benar" dengan menjalankan tugas sesuai peraturan. Jika tidak, ia tak segan meminta Presiden untuk melakukan reshuffle kabinet.

Baca juga : Ambil Sumpah, Mauro Zijlstra Resmi Berstatus WNI dan Siap Bela Timnas di Round 4 Kualifikasi Piala Dunia

Arham khawatir, dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh satu orang menteri akan merusak citra baik Presiden di mata publik. "Jangan sampai perbuatan satu orang ini yang tidak benar, Pak, yang diduga telah melakukan maladministrasi, itu merusak citra Bapak Presiden yang sudah baik di mata publik," tambahnya.

Tujuan utama dari aksi ini, menurut Arham, adalah agar Kemenkum segera mengesahkan hasil Munas I Partai Berkarya yang dihadiri oleh seluruh DPW dan DPD dari seluruh Indonesia. Ia mengklaim, Munas tersebut berjalan dengan kondusif dan tanpa intervensi. Menyampaikan pesan terakhir untuk Menteri Hukum, Arham meminta agar sang menteri menjunjung tinggi konstitusi dan sumpah jabatannya.

Sebagai penutup, ia memastikan bahwa seluruh kader Partai Berkarya tetap solid. "Kita solid. Mendukung Prabowo. Mendukung semua program Prabowo dan mendukung kebijakan pemerintahan Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo," pungkasnya.